Penerapan Undang-undang Sapu Jagat Omnibus Law di Dunia

Sabtu, 01 Februari 2020 - 08:27 WIB
Penerapan Undang-undang Sapu Jagat Omnibus Law di Dunia
Penerapan Undang-undang Sapu Jagat Omnibus Law di Dunia
A A A
PEMERINTAH berencana menerapkan omnibus law dengan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk memangkas beberapa UU sekaligus. Ada tiga omnibus law yang akan diajukan, yakni RUU Penciptaan Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Ibu Kota Baru.

RUU ini memunculkan polemik dan pro-kontra. Sebelum pemerintah mengulirkan RUU omnibus law, sejumlah negara sudah lebih dulu menerapkan hukum ‘sapu jagat’ ini. Negara mana saja?

1. Amerika Serikat (AS)

Penerapan Undang-undang


Negeri Paman Sam ini sering menggunakan hukum omnibus, utamanya untuk merangkum beberapa aturan lebih kecil. Penggunaaan hukum itu biasanya terjadi dalam aturan untuk mendanai badan pemerintah dan mencegah penutupan layanan negara (shutdown).

Pada abad 19, setidaknya AS tercatat sudah mempunyai tiga omnibus law. Salah satunya adalah Kompromi 1850 berisi lima ketentuan berbeda yang dirancang oleh Senator Henry Clay dari Kentucky.

Saat itu, Clay membuat kompromi tersebut guna meredam perbedaan yang bisa mengancam pemisahan diri negara bagian yang tidak melarang perbudakan. Satu lagi adalah omnibus law pada 22 Februari 1889. Mengatur penerimaan empat negara bagian ke AS: North dan South Dakota, Montana, dan Washington.

2. Filipina

Penerapan Undang-undang


Negara di Asia Tenggara yang juga menerapkan omnibus law adalah Filipina. Penerapan omnibus law oleh negeri Rodrigo Duterte itu konteksnya mirip dengan di Indonesia, yaitu dalam hal investasi. The Omnibus Investment Code milik Filipina merupakan serangkaian peraturan yang memberikan insentif komprehensif, baik fiskal maupun non-fiskal, yang dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina dalam rangka pembangunan nasional.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1109 seconds (10.177#12.26)