UU Cipta Kerja Pastikan Dukung Penciptaan Lapangan Kerja

JAKARTA - Pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU) diharapkan dapat membuka 3 juta lowongan kerja pertahunnya. Sehingga berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dilakukan sebagai cara agar pertumbuhan ekomomi Indonesia tidak stuck. Dinamika perubahan ekonomi global memerlukan respon yang cepat dan tepat di tengah pandemi Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian. (Baca: Keajaiban Surah Al-Fatihah Menyembuhkan Penyakit dan Penawar Racun)

Menurut Ida, tanpa reformasi struktural, pertumbuhan ekonomi akan melambat. “Dengan RUU Ciptaker, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan mencapai 5,7-6,0%,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam Sosialisasi Tentang RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut dia menerangkan, perubahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, adalah dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak. Dengan UU Ciptaker, diharapkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 juta sampai 3 juta per tahun, meningkat dari saat ini yang hanya 2 juta per tahun.

“Ini untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak atau belum bekerja, yang terdiri dari 7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru,” paparnya.

Dia menyampaikan, RUU Ciptaker ini juga akan meningkatkan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, juga dengan peningkatan produktivitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Produktivitas Indonesia itu di kisaran 74,4%, masih berada di bawah rata-rata ASEAN 78,2%. Diharapkan juga akan ada peningkatan investasi sebesar 6,6% hingga 7,0%,” imbuhnya. (Baca juga: Miris, UU Cipta Kerja Tempatkan Pendidikan sebagai Komoditas yang Diperdagangkan)

Peningkatan investasi adalah untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha eksisting. Pada akhirnya, bisa menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi hingga 5,4 - 5,6%.

“Juga pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%,” terangnya.

Ida juga mengatakan, ada beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi jika RUU ini tidak segera dilakukan. “Tentunya lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, daya saing pencari kerja relatif lebih rendah daripada negara lain. Juga jumlah penduduk yang belum dan tidak bekerja akan semakin tinggi, ditambah Indonesia akan terjebak dalam middle income trap,” tegasnya.