Indef: 100 Hari Kerja, Belum Banyak Perkembangan Positif
Kamis, 06 Februari 2020 - 13:12 WIB
Indef: 100 Hari Kerja, Belum Banyak Perkembangan Positif
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai selama 100 hari kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua belum banyak perkembangan positif di bidang ekonomi. Pemerintah masih berkutat menyelesaikan pekerjaan rumah yang cukup banyak, mulai dari gejolak perekonomian global hingga perekonomian dalam negeri sendiri yang harus dibenahi.
Salah satunya, ungkap Center Makroekonomi dan keuangan Indef Abdul Manap Pulungan, adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia dapat digolongkan berdasarkan pengeluarannya, yakni di bawah Rp1 juta per bulan; Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan; Rp2 juta-Rp3 juta per bulan; Rp3 juta-Rp5 juta per bulan; Rp5 juta-Rp7,5 juta per bulan dan di atas Rp7,5 juta per bulan.
"Kelompok yang ada di Indonesia masih didominasi kelompok paling bawah, sehingga berpeluang kembali ke kelompok berpenghasilan rendah, ini masih belum terselesaikan," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Menurutnya, jika kelompok kelas menengah tak diarahkan pada peningkatan produktivitas, maka Indonesia akan terjebak di tahun 2045 dimana pada saat itu bonus demografi menjadi kedaluwarsa.
"Pada tahun itu, lonjakan lansia mencapai 63,32 juta. Karena konsumsi yang besar membuat kelas menengah Indonesia sangat sensitif pada perubahan harga. Sehingga, pemerintah harus intervensi terhadap harga agar kelas menengah tidak bergeser menjadi kelas miskin," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan terobosan bagaimana kelas menengah dapat naik kelas dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga tidak selamanya menjadi komsumtif. "Kalau nggak dikelola maka bisa keluar dari kelas ini dan mengganggu pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Salah satunya, ungkap Center Makroekonomi dan keuangan Indef Abdul Manap Pulungan, adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Dia mengatakan, masyarakat Indonesia dapat digolongkan berdasarkan pengeluarannya, yakni di bawah Rp1 juta per bulan; Rp1 juta-Rp1,5 juta per bulan; Rp2 juta-Rp3 juta per bulan; Rp3 juta-Rp5 juta per bulan; Rp5 juta-Rp7,5 juta per bulan dan di atas Rp7,5 juta per bulan.
"Kelompok yang ada di Indonesia masih didominasi kelompok paling bawah, sehingga berpeluang kembali ke kelompok berpenghasilan rendah, ini masih belum terselesaikan," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Menurutnya, jika kelompok kelas menengah tak diarahkan pada peningkatan produktivitas, maka Indonesia akan terjebak di tahun 2045 dimana pada saat itu bonus demografi menjadi kedaluwarsa.
"Pada tahun itu, lonjakan lansia mencapai 63,32 juta. Karena konsumsi yang besar membuat kelas menengah Indonesia sangat sensitif pada perubahan harga. Sehingga, pemerintah harus intervensi terhadap harga agar kelas menengah tidak bergeser menjadi kelas miskin," jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan terobosan bagaimana kelas menengah dapat naik kelas dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga tidak selamanya menjadi komsumtif. "Kalau nggak dikelola maka bisa keluar dari kelas ini dan mengganggu pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
