Kemenkop UKM dan HIMKI Genjot Ekspor Furniture dan Kerajinan Dua Kali Lipat

JAKARTA - Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) berupaya menggenjot ekspor furniture dan kerajinan menjadi dua kali lipat. Ketua Umum HIMKI Soenoto mengatakan, pada tahun 2019, ekspor furniture dan kerajinan mencapai USD2,5 miliar. Tahun ini ditargetkan bisa mencapai USD5 miliar.

"Kami sangat mendukung keinginan pemerintah melipatgandakan nilai ekspor furniture dan kerajinan karena peluang ke arah itu terbuka lebar. Namun harus ada upaya upaya untuk mencapainnya," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Soenoto menjelaskan, ada 10 rekomendasi yang diusulkan HIMKI agar ekspor furniture dan kerajinan ini bisa naik dua kali lipat. Menurut dia, dukungan utama terkait kecukupan suplai bahan baku khususnya rotan dan kayu sebagai jaminan ketersediaan pasokan ke industri barang jadi.

Untuk itu, HIMKI mendukung rencana pemerintah untuk lebih mengaktifkan Badan Penyangga Rotan dan Kayu yang sebenarnya sudah ada. Selain itu, HIMKI mengusulkan regulasi kewajiban menanam kayu perkakas bagi HPH. "Soal regulasi SVLK (sistem verifikasi legalitas kayu) juga diusulkan berlaku di hulu saja. Kalau sekarang kan di hilir juga diwajibkan," jelas Soenoto.

Soenoto melanjutkan, bantuan atau subsidi peremajaan alat dan teknologi produksi diperlukan agar bisa menopang akselerasi dan efisiensi proses produksi. Ketiga, inovasi dan pengembangan desain (design center) dan perlindungan desain melalui HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

Keempat, kebijakan suku bunga pinjaman yang wajar sehingga bisa menjadi salah satu dasar untuk memiliki daya saing. "Suku bunga perbankan yang sampai ke kita masih 12,6%, jauh lebih besar dibanding pesaing kita seperti Vietnam yang 8,7% atau China yang cuma 5,6%," jelasnya.

Kelima, penegakan hukum atas ilegal logging yang memganggu stabilitas pasokan bahan baku. Keenam, pengurangan tarif pajak. Ketujuh, pengembangan kluster modern yang terintegrasi terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pusat industri furniture dan kerajinan. Kedelapan, regulasi dan sistem pengupahan yang lebih berkeadilan sehingga mendukung keberlangsungan industri furniture dan kerajinan.

Kesembilan, pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Serta kesepuluh, promosi dan pemasaran serta penetrasi pasar sebagai upaya mengenalkan produk dan meningkatkan citra produk Indonesia.

"Tahun ini kami akan menggelar pameran di tujuh negara di Eropa, Timur Tengah dan Asia. Di Eropa, kami akan menggandeng lembaga distributor furnuture Eropa yang berpusat di Brussel Belgia dan beranggotakan 100.000 distributor khusus furniture dan kerajinan," jelas Soenoto.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop) Victoria Simanungkalit mengatakan, Kemenkop dan UKM mendukung upaya yang dilakukan HIMKI dan akan menyiapkan kebijakan agar target ekspor furniture dan kerajinan ini bisa naik dua kali lipat. "Market share ekspor furniture dan kerajinan Indonesia di pasar global baru 2%, ini akan digenjot menjadi 4%," ujarnya.

Berbagai persoalan yang menghambat akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait termasuk masalah bahan baku dan suku bunga perbankan yang masih tinggi. "Untuk masalah suku bunga yang dinilai relatif tinggi, bisa disiasati. Kita kan ada KUR yang bunganya 6%. Selain itu juga punya LPDB namun terlebih dulu UKM furniture membentuk koperasi dulu agar bisa mendapatkan akses pembiayaan," jelasnya.

Dia menambahkan, Kemenkop dan UKM bersama HIMKI juga sepakat menggenjot furniture dari komoditi bambu yang selama ini belum tergarap secara optimal. Selain bambu, Kemenkop dan UKM juga akan mendorong furniture dan kerajinan berbahan non kayu, seperti eceng gondok dan tanaman-tanaman peredu lainnnya yang bisa dijadikan produk-produk khas dan bernilai tinggi.

"Prospek ekspor furniture bambu sangat bagus, apalagi kita juga dengar IKEA saja juga mulai akan bergeser dari kayu ke bambu," tandasnya.