Genjot Ekspor Furnitur, Menkop UKM Gali Masalah Pasokan Rotan
Genjot Ekspor Furnitur, Menkop UKM Gali Masalah Pasokan Rotan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) berupaya mendorong ekspor furnitur hingga naik dua kali lipat pada 2024 mencapai nilai USD5 miliar, dari saat ini yang nilainya baru mencapai USD2,5 miliar. Salah satu jenis furnitur yang ekspornya terbesar saat ini adalah yang berbahan baku rotan.
"Intinya kita akan mendorong ekspor furnitur sampai 2024 dua kali lipat. Salah satu yang besar itu yang berbahan baku rotan," ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Jumat (7/2/202).
Karena itu, Teten mengatakan, dia ingin melihat secara langsung permasalahan rotan, mulai dari hulu. Karena, menurut Teten, saat mendatangi sentra furnitur di Jawa Tengah beberapa hari lalu, ditemukan adanya masalah berupa pasokan bahan baku yang tidak stabil.
"Saya ingin lihat problem rotan di hulunya, seperti apa. Karena kemarin keliling di sentra furnitur di Jateng. Memang ada problem suplai yang tidak stabil, kurang di hulunya," kata dia.
Menurut Teten, terbatasnya pasokan ke wilayah Jawa, disebabkan para petani hingga pengolah rotan di hulu masih beranggapan bahwa skala ekonomi permintaan masih kurang. Jika dibandingkan tahun 2000-an, kata Teten, saat ini memang masih jauh di bawahnya.
"Jika permintaan akan bahan baku rotan kecil, maka sentra produksi ada masalah. Permintaan kecil dalam negeri. Di sini tidak masuk dalam skala ekonomi, baik petani, pemungut sampai pengolah. Tidak sepeti tahun 2000-an," katanya.
Pihaknya kini berupaya mencari solusi agar permasalahan pasokan hingga produksi furnitur tidak terhambat. Padahal menurut Menkop dan UKM, pada rapat kabinet terbatas September tahun lalu, Presiden menyarankan dibentuknya Badan Penyangga Rotan, agar rotan yang dihasilkan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, bisa masuk skala ekonomi dan terjamin penyerapannya.
"Ini yang lagi kita pikirkan. Di Ratas September ahun lalu, sudah dibahas masalah ini. Presiden sarankan Badan Penyangga Rotan yang ditunjuk PPI. Supaya rotan yang dihasilkan dari Kalimantan dan Sulawesi bisa masuk skala ekonomi sehingga bergairah lagi berproduksi, lalu diserap oleh Badan Penyangga Rotan, baru masuk ke pasar," tuturnya.
Teten menjelaskan, ada pihak yang menolak ekspor rotan dilakukan terhadap bahan mentah ataupun setengah jadi. Namun ada pula yang mendorong ekspor tetap dilakukan. "Ini lagi kita pelajari," ujarnya.
Pihaknya juga tengah berkordinasi dengan pemerintah daerah pemasok bahan baku rotan, seperti Kalsel, Kalteng, dan Sulawesi agar problem suplai rotan untuk industri furnitur di Jawa, Cirebon dan Jateng bisa teratasi.
"Intinya kita akan mendorong ekspor furnitur sampai 2024 dua kali lipat. Salah satu yang besar itu yang berbahan baku rotan," ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki di Jakarta, Jumat (7/2/202).
Karena itu, Teten mengatakan, dia ingin melihat secara langsung permasalahan rotan, mulai dari hulu. Karena, menurut Teten, saat mendatangi sentra furnitur di Jawa Tengah beberapa hari lalu, ditemukan adanya masalah berupa pasokan bahan baku yang tidak stabil.
"Saya ingin lihat problem rotan di hulunya, seperti apa. Karena kemarin keliling di sentra furnitur di Jateng. Memang ada problem suplai yang tidak stabil, kurang di hulunya," kata dia.
Menurut Teten, terbatasnya pasokan ke wilayah Jawa, disebabkan para petani hingga pengolah rotan di hulu masih beranggapan bahwa skala ekonomi permintaan masih kurang. Jika dibandingkan tahun 2000-an, kata Teten, saat ini memang masih jauh di bawahnya.
"Jika permintaan akan bahan baku rotan kecil, maka sentra produksi ada masalah. Permintaan kecil dalam negeri. Di sini tidak masuk dalam skala ekonomi, baik petani, pemungut sampai pengolah. Tidak sepeti tahun 2000-an," katanya.
Pihaknya kini berupaya mencari solusi agar permasalahan pasokan hingga produksi furnitur tidak terhambat. Padahal menurut Menkop dan UKM, pada rapat kabinet terbatas September tahun lalu, Presiden menyarankan dibentuknya Badan Penyangga Rotan, agar rotan yang dihasilkan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, bisa masuk skala ekonomi dan terjamin penyerapannya.
"Ini yang lagi kita pikirkan. Di Ratas September ahun lalu, sudah dibahas masalah ini. Presiden sarankan Badan Penyangga Rotan yang ditunjuk PPI. Supaya rotan yang dihasilkan dari Kalimantan dan Sulawesi bisa masuk skala ekonomi sehingga bergairah lagi berproduksi, lalu diserap oleh Badan Penyangga Rotan, baru masuk ke pasar," tuturnya.
Teten menjelaskan, ada pihak yang menolak ekspor rotan dilakukan terhadap bahan mentah ataupun setengah jadi. Namun ada pula yang mendorong ekspor tetap dilakukan. "Ini lagi kita pelajari," ujarnya.
Pihaknya juga tengah berkordinasi dengan pemerintah daerah pemasok bahan baku rotan, seperti Kalsel, Kalteng, dan Sulawesi agar problem suplai rotan untuk industri furnitur di Jawa, Cirebon dan Jateng bisa teratasi.
(fjo)
Explore More