Bangun Jargas Sampai 2024 Butuh Dana Rp38,4 Triliun
Bangun Jargas Sampai 2024 Butuh Dana Rp38,4 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus meningkatkan pembangunan jaringan gas kota sebagai upaya mengurangi impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) guna memperbaiki defisit neraca perdagangan migas. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pembangunan jaringan gas kota saat ini masih cukup rendah yakni sebesar 537.000 sambungan rumah (SR).
Rencananya dalam kurun waktu 2020-2024 akan dibangun jargas kota sekitar 3,5 juta SR dengan investasi mencapai Rp38,4 triliun. Rinciannya sebesar Rp4,1 triliun akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BUMN sebesar Rp6,9 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp27,4 triliun.
“Tahun ini kita masih menggunakan APBN dengan target sebanyak 266.070 SR dan BUMN 50.000 SR. Sedangkan skema KPBU akan masuk di 2021 sebanyak 50.000 SR,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas pada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso, di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Menurut dia penerapan mekanisme KPBU akan melalui proses lelang. Adapun rencana pemerintah melibatkan swasta tersebut masih dalam kajian. “Kajiannya itu sekitar 5-6 bulan. Nanti kita lihat apakah swasta bisa terlibat. Tapi yang kita harapkan mereka mau karena pemerintah cuma bisa membiayai 20-25% sehingga kita harapkan partisipasi publik lebih besar,” paparnya.
Dia mengatakan, bahwa pembangunan jargas kota tersebut akan diprioritaskan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang. Pembangunan jargas kota diharapkan mampu menghemat subsidi LPG mencapai Rp297,55 miliar per tahun dan penghematan pengeluaran masyarakat mencapai Rp366 miliar per tahun.
“Disamping itu dapat mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ton per tahun. Serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun,” terang dia.
Rencananya dalam kurun waktu 2020-2024 akan dibangun jargas kota sekitar 3,5 juta SR dengan investasi mencapai Rp38,4 triliun. Rinciannya sebesar Rp4,1 triliun akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BUMN sebesar Rp6,9 triliun dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp27,4 triliun.
“Tahun ini kita masih menggunakan APBN dengan target sebanyak 266.070 SR dan BUMN 50.000 SR. Sedangkan skema KPBU akan masuk di 2021 sebanyak 50.000 SR,” kata Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas pada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso, di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
Menurut dia penerapan mekanisme KPBU akan melalui proses lelang. Adapun rencana pemerintah melibatkan swasta tersebut masih dalam kajian. “Kajiannya itu sekitar 5-6 bulan. Nanti kita lihat apakah swasta bisa terlibat. Tapi yang kita harapkan mereka mau karena pemerintah cuma bisa membiayai 20-25% sehingga kita harapkan partisipasi publik lebih besar,” paparnya.
Dia mengatakan, bahwa pembangunan jargas kota tersebut akan diprioritaskan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Bogor, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Medan dan Palembang. Pembangunan jargas kota diharapkan mampu menghemat subsidi LPG mencapai Rp297,55 miliar per tahun dan penghematan pengeluaran masyarakat mencapai Rp366 miliar per tahun.
“Disamping itu dapat mengurangi impor LPG sebesar 603.720 ton per tahun. Serta pengurangan defisit neraca perdagangan migas mencapai Rp2,64 triliun per tahun,” terang dia.
(akr)
Explore More