Edhy Prabowo Janji Tindak Tegas Semua Pelaku Illegal Fishing

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam penanganan kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.

"Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia," jelas Edhy dalam Apel Siaga Pengawasan Wilayah Timur yang diselenggarakan di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

Edhy Prabowo mengatakan tugas tersebut tidak ringan, namun dirinya sangat percaya dengan kemampuan tim PSDKP untuk menjaga laut Indonesia dengan sepenuh jiwa raga.

Ia menjelaskan tugas KKP adalah melakukan pembinaan terhadap nelayan, ajari mereka bagaimana menjadi pelaut yang benar. "Ajari mereka mengelola laut dengan baik. Jadilah prajurit yang disegani oleh pencuri asing tapi kita dihormati oleh nelayan kita sendiri," tandasnya dalam keterangan yang diterima SINDOnews di Jakarta.

Dalam peninjauan ke Bitung, Edhy juga berkesempatan menyaksikan simulasi pelumpuhan kapal ilegal yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP.

"Setelah melakukan peninjauan dan mengecek kondisi aparat kita. Saya optimis bahwa mereka dapat menjalankan kebijakan KKP untuk melaksanakan pemberantasan illegal fishing dan melindungi nelayan kita," paparnya.

Edhy mengatakan penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus perhatiannya. Dia menuturkan bahwa beberapa kebijakan penguatan tersebut telah diambil.

"Tahun ini, KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020," tegas Edhy.

Ia menyampaikan semua kebijakan itu diambil sebagai perwujudan komitmennya untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Selain itu Edhy juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam pemberantasan illegal fishing di Indonesia.

"Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Edhy juga menginstruksikan agar aparat di lapangan mampu menjadi pelindung dan sahabat bagi nelayan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk memberikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.

"Saya ingin agar kehadiran aparat Ditjen PSDKP di lapangan dapat menjadi sahabat bagi nelayan-nelayan lokal Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman, serta hasil tangkapan optimal," lanjutnya.

Edhy juga menekankan hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif, sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Ia menambahkan, sebagai langkah konkrit pembinaan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, KKP dan Kepolisian Republik Indonesia juga telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman yang salah satu ruang lingkupnya menekankan pentingnya pemberantasan mafia pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.

"Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," pungkas Edhy.