Industri Harus Berikan Timbal Balik Jika Harga Gas Diturunkan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada golongan industri supaya memberikan imbal balik dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal ini jika pemerintah akhirnya menurunkan harga gas menjadi USD6 per MBBTU.
“Penurunan harga gas industri harus mampu memacu produksi yang berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan, pajak dan lain-lain sehingga punya imbal balik,” ujar Anggota Komisi VII DPR Ridwa Hisjam saat diskusi Diskusi Publik Bertajuk Mencari Harga Gas Optimal Untuk Kemajuan Bangsa di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut dia penurunan harga gas industri memang tidak mudah perlu adanya pemangkasan goverment take di hulu dan juga perlu adanya subsidi. “Kalau hanya diturunkan dihulu ini akan sulit untuk diturunkan, karena walaupun goverment takenya dipangkas sampai nol tetap mengalami defisit. Jadi artinya pemerintah perlu tombok atau memberikan subsidi,” kata dia.
Dia menjelaskan, bahwa selisih tersebut bisa ditanggung pemerintah melalui mekanisme Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penurunan harga gas juga tidak dapat dibebankan kepada badan usaha penyalur karena akan merugikan perusahaan. “Jadi Untuk menurunkan industri sekitar USD6, ya paling memungkinkan nanggung selisih,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio menambahkan, pihaknya telah berupaya menekan tingkat ke ekonomian (Internal Rate of Return /IRR) pembangunan pipa menjadi lebih rendah, untuk menekan komponen pembentukan harga gas, dengan begitu perusahaan pengangkutan gas sudah berkorban untuk menurunkan harga gas.
Perubahan perhitungan harga jual gas tersebut menyangkut umur keekonomian proyek pipa dari awalnya minimal 15 tahun menjadi 30 tahun. “Modifikasi IRR lebih rendah. Transporter juga sudah berkorban,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Executive Office PGN Suseno mengungkapkan, PGN akan mengikuti keputusan pemerintah dalam hal mekanisme penurunan harga gas, dia pun menegaskan perusahaanya tetap berkomitmen memperluas pembangunan jaringan gas untuk mendorong pertumbuhan nasional. “Porsi kami di paling ujung yaitu menyesuaikan yang diputuskan pemerintah,” ungkap Suseno.
“Penurunan harga gas industri harus mampu memacu produksi yang berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan, pajak dan lain-lain sehingga punya imbal balik,” ujar Anggota Komisi VII DPR Ridwa Hisjam saat diskusi Diskusi Publik Bertajuk Mencari Harga Gas Optimal Untuk Kemajuan Bangsa di Gedung DPR, Jakarta.
Menurut dia penurunan harga gas industri memang tidak mudah perlu adanya pemangkasan goverment take di hulu dan juga perlu adanya subsidi. “Kalau hanya diturunkan dihulu ini akan sulit untuk diturunkan, karena walaupun goverment takenya dipangkas sampai nol tetap mengalami defisit. Jadi artinya pemerintah perlu tombok atau memberikan subsidi,” kata dia.
Dia menjelaskan, bahwa selisih tersebut bisa ditanggung pemerintah melalui mekanisme Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penurunan harga gas juga tidak dapat dibebankan kepada badan usaha penyalur karena akan merugikan perusahaan. “Jadi Untuk menurunkan industri sekitar USD6, ya paling memungkinkan nanggung selisih,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komite Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jugi Prajogio menambahkan, pihaknya telah berupaya menekan tingkat ke ekonomian (Internal Rate of Return /IRR) pembangunan pipa menjadi lebih rendah, untuk menekan komponen pembentukan harga gas, dengan begitu perusahaan pengangkutan gas sudah berkorban untuk menurunkan harga gas.
Perubahan perhitungan harga jual gas tersebut menyangkut umur keekonomian proyek pipa dari awalnya minimal 15 tahun menjadi 30 tahun. “Modifikasi IRR lebih rendah. Transporter juga sudah berkorban,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Executive Office PGN Suseno mengungkapkan, PGN akan mengikuti keputusan pemerintah dalam hal mekanisme penurunan harga gas, dia pun menegaskan perusahaanya tetap berkomitmen memperluas pembangunan jaringan gas untuk mendorong pertumbuhan nasional. “Porsi kami di paling ujung yaitu menyesuaikan yang diputuskan pemerintah,” ungkap Suseno.
(akr)