Kepala BKPM Sebut Ada Gubernur Rasa Presiden
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan ada gubernur yang merasa seperti presiden lantaran tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang kecepatan kemudahan berinvestasi.
"Terimakasih Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, walikota (terkait Inpres). Namun perlu kami sampaikan secara terhormat, mohon maaf Presiden, belum semua melakukan ini. Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan)," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis(20/2/2020).
Karena itu, Bahlil mengatakan bahwa dia pun telah mengingatkan gubernur, bupati, dan kepala daerah lainnya, bahwa hanya ada satu presiden di Indonesia. "Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," ujarnya.
Dia menambahkan, dengan adanya Inpres Nomor 7 tahun 2019, tersebut pemerintah berharap tahun ini investasi bisa tumbuh positif. Karena perizinan investasi yang masuk ke dalam negeri akan dipermudah.
Selanjutnya, Bahlil mengingatkan bahwa tanpa investasi, Indonesia akan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu koordinasi antara pemerintah pusat harus sejalan dengan 34 gubernur dan 342 walikota/bupati yang ada.
“Mereka (investor) takut dikriminalisasi oleh oknum-oknum, jadi tolong ditindak oleh Jaksa Agung dan Polri. Kalau ada korupsi sikat saja karena harus bertanggung jawab dengan kewajibannya," tegas dia.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan realisasi investasi tahun ini sebesar Rp886,3 triliun. Angka tersebut merupakan gabungan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun target tersebut naik 9,6% dari tahun sebelumnya.
"Terimakasih Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, walikota (terkait Inpres). Namun perlu kami sampaikan secara terhormat, mohon maaf Presiden, belum semua melakukan ini. Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan)," ujar Bahlil di Jakarta, Kamis(20/2/2020).
Karena itu, Bahlil mengatakan bahwa dia pun telah mengingatkan gubernur, bupati, dan kepala daerah lainnya, bahwa hanya ada satu presiden di Indonesia. "Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," ujarnya.
Dia menambahkan, dengan adanya Inpres Nomor 7 tahun 2019, tersebut pemerintah berharap tahun ini investasi bisa tumbuh positif. Karena perizinan investasi yang masuk ke dalam negeri akan dipermudah.
Selanjutnya, Bahlil mengingatkan bahwa tanpa investasi, Indonesia akan sulit untuk berkembang. Oleh karena itu koordinasi antara pemerintah pusat harus sejalan dengan 34 gubernur dan 342 walikota/bupati yang ada.
“Mereka (investor) takut dikriminalisasi oleh oknum-oknum, jadi tolong ditindak oleh Jaksa Agung dan Polri. Kalau ada korupsi sikat saja karena harus bertanggung jawab dengan kewajibannya," tegas dia.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan realisasi investasi tahun ini sebesar Rp886,3 triliun. Angka tersebut merupakan gabungan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun target tersebut naik 9,6% dari tahun sebelumnya.
(fjo)