Pelindo III Akan Layani Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Selat Malaka

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjuk Pelindo III untuk memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Selat Malaka, Selat Phillip, dan Selat Singapura. Kawasan perairan tersebut dinyatakan sebagai wilayah perairan pandu luar biasa alur pelayaran Traffic Separation Scheme (TSS) yang berbatasan dengan batas negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

Penunjukkan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diserahkan oleh Kasubdit Pemanduan dan Penundaan Kapal Direktorat Kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan, Agus Arifianto kepada Direktur Teknik Pelindo III Joko Noerhudha yang didampingi oleh Direktur Utama Pelindo Marine Service Eko Hariyadi Budiyanto di Surabaya.

"Ini momen bersejarah saya kira, setelah melalui berbagai tahapan yaitu evaluas kinerja, sarana prasarana, dan SDM. Pelindo III dipercaya untuk melayani pemanduan, terutama di Traffic Separation Scheme (TSS). Hal ini penting karena pasar global semakin bersaing. (Layanan pemanduan perairan Selat Malaka) harus dilaksanakan dengan service excellent, sebagai penegasan untuk menjaga ketahanan dan suplai logistik Indonesia," kata Agus Arifianto di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Direktur Teknik Pelindo III, Joko Noerhudha mengapresiasi kinerja strategis Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri yang telah berhasil untuk tidak hanya mengokohkan kedaulatan wilayah teritorial Indonesia, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi industry maritim nasional.

"Dengan diberikannya SK oleh pemerintah kepada Pelindo III, maka Pelindo III melalui Pelindo Marine Service, sebagai BUMN akan semakin dipercaya oleh operator atau agen kapal-kapal internasional untuk menggunakan jasa pandu dan kapal tunda Indonesia dalam melayari Selat Malaka dan sekitarnya dengan aman dan selamat,” katanya.

"Pelindo III terus mendorong anak usahanya untuk mengembangkan bisnis di luar captive market-nya. Salah satunya dengan terus berinovasi agar bisa memberikan addedvalue kepada pengguna jasa global. Ini juga merupakan wujud ekspansi BUMN ke pasar internasional,” pungkas Joko Noerhudha.

Peluang ini memungkinkan adanya potensi layanan pandu dan tunda di perairan tersebut yang telah dibahas bertahun-tahun oleh para negara panti atau The Littoral States. Forum negosiasi multilateral tersebut yaitu Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) yang diikuti oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura.