Ekstensifikasi Cukai Diharapkan Mampu Kendalikan Konsumsi
Senin, 24 Februari 2020 - 16:34 WIB
Ekstensifikasi Cukai Diharapkan Mampu Kendalikan Konsumsi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengenakan cukai terhadap minuman ringan hingga emisi kendaraan bermotor. Rencana pemerintah disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/02) pekan lalu.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Candra Fajri Ananda mengapresiasi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait ekstensifikasi cukai.
Menurut Candra, sebenarnya cukai dikenakan pada suatu barang atau jasa dikarenakan jika barang tersebut dikonsumsi menimbulkan eksternalitas (sebagian besar negatif). "Sehingga kemudian dikenakan cukai lebih pada pengendalian konsumsi/penggunaannya," kata Candra saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/02/2020).
Candra menambahkan, plastik seperti yang kita ketahui termasuk minuman berpemanis, serta emisi kendaraan adalah barang-barang yang jika dikonsumsi menimbulkan efek negatif baik bagi manusia maupun lingkungan.
Menurut dia, plastik merupakan barang yang di tanah tidak bisa diurai, jadi pasti akan merusak struktur tanah. Demikian pula minuman berpemanis dengan kandungan gula tertentu bisa menyebabkan diabetes maupun obesitas yang tentu tidak bagus bagi masa depan anak-anak muda dan bangsa.
Demikian juga dampak emisi pada lingkungan (udara bersih) yang mampu menghambat perkembangan otak anak-anak. "Dalam konteks inilah, pengendalian tersebut dianggap perlu dilakukan mengingat dampak-dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan," tegas Candra.
Candra menjelaskan, seharusnya cukai lebih diutamakan pada pengendalian konsumsinya, bukan pada penerimaan negara dari cukainya. "Sehingga, bisa dikatakan pemerintah melihat sudah saatnya barang-barang tersebut sudah harus dikendalikan konsumsinya," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya menyetujui penerapan ekstensifikasi cukai, yang penting terukur.
Yustinus mencontohkan, pengenaan cukai plastik kantong, bagaimana desain kebijakan supaya mendorong penurunan konsumsi dan perubahan perilaku. "Faktanya plastik masih paling efisien, affordable, dan efisien administrasinya," terang dia.
Terkait rencana pengenaan cukai minuman, pihaknya mewanti-wanti agar pemerintah perlu hati-hati. Pasalnya, harus ada batasan minuman apa saja yang perlu dikecualikan.
Yustinus menegaskan, tidak semua yang berpemanis bisa dikelompokkan dalam satu keranjang. Misalnya, ambang batas pemanis yang diperbolehkan. "Lalu minuman seperti jamu, minuman kesehatan, susu, itu semua harus jelas ambang batasnya," tukas dia.
Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Candra Fajri Ananda mengapresiasi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait ekstensifikasi cukai.
Menurut Candra, sebenarnya cukai dikenakan pada suatu barang atau jasa dikarenakan jika barang tersebut dikonsumsi menimbulkan eksternalitas (sebagian besar negatif). "Sehingga kemudian dikenakan cukai lebih pada pengendalian konsumsi/penggunaannya," kata Candra saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/02/2020).
Candra menambahkan, plastik seperti yang kita ketahui termasuk minuman berpemanis, serta emisi kendaraan adalah barang-barang yang jika dikonsumsi menimbulkan efek negatif baik bagi manusia maupun lingkungan.
Menurut dia, plastik merupakan barang yang di tanah tidak bisa diurai, jadi pasti akan merusak struktur tanah. Demikian pula minuman berpemanis dengan kandungan gula tertentu bisa menyebabkan diabetes maupun obesitas yang tentu tidak bagus bagi masa depan anak-anak muda dan bangsa.
Demikian juga dampak emisi pada lingkungan (udara bersih) yang mampu menghambat perkembangan otak anak-anak. "Dalam konteks inilah, pengendalian tersebut dianggap perlu dilakukan mengingat dampak-dampaknya bagi kesehatan dan lingkungan," tegas Candra.
Candra menjelaskan, seharusnya cukai lebih diutamakan pada pengendalian konsumsinya, bukan pada penerimaan negara dari cukainya. "Sehingga, bisa dikatakan pemerintah melihat sudah saatnya barang-barang tersebut sudah harus dikendalikan konsumsinya," katanya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya menyetujui penerapan ekstensifikasi cukai, yang penting terukur.
Yustinus mencontohkan, pengenaan cukai plastik kantong, bagaimana desain kebijakan supaya mendorong penurunan konsumsi dan perubahan perilaku. "Faktanya plastik masih paling efisien, affordable, dan efisien administrasinya," terang dia.
Terkait rencana pengenaan cukai minuman, pihaknya mewanti-wanti agar pemerintah perlu hati-hati. Pasalnya, harus ada batasan minuman apa saja yang perlu dikecualikan.
Yustinus menegaskan, tidak semua yang berpemanis bisa dikelompokkan dalam satu keranjang. Misalnya, ambang batas pemanis yang diperbolehkan. "Lalu minuman seperti jamu, minuman kesehatan, susu, itu semua harus jelas ambang batasnya," tukas dia.
(ind)
