Luhut Klaim RI Masih Dapat Fasilitas Dagang USD2,4 M dari AS
Selasa, 25 Februari 2020 - 14:27 WIB
Luhut Klaim RI Masih Dapat Fasilitas Dagang USD2,4 M dari AS
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dari daftar negara berkembang oleh United State Trade Representative (USTR) mulai disikapi oleh pemerintah. Sebab, dengan status negara maju, segala bentuk kemudahan bagi negara berkembang seperti potongan bunga dan subsidi dari perdagangan antarnegara, akan dikurangi oleh AS karena Indonesia sudah dianggap sebagai negara maju.
Dalam hal ini, dikhawatirkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau fasilitas keringanan bea masuk impor Indonesia akan dicabut. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku, persoalan ini tengah ditangani oleh pemerintah.
"Mengenai GSP, jadi besok tanggal 2 (Maret) tim dari USTR akan bertemu dengan tim dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk menyelesaikan detailnya," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Luhut menambahkan, dalam hal perdagangan dengan AS, Indonesia masih akan bisa mendapat fasilitas yang nilainya sekitar USS2,4 miliar. Hal ini diyakininya membuat Indonesia tetap kompetitif.
Luhut juga menegaskan bahwa permasalahan mengenai GSP dan kaitannya dengan status Indonesia sebagai negara maju sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Adapun penilaian terhadap sejumlah negara berkembang yang kini sudah dianggap sebagai negara maju oleh AS itu, tidak hanya diberikan kepada Indonesia saja melainkan kepada 25 negara lainnya.
"Jadi itu ada 26 negara yang dikategorikan seperti itu, termasuk salah satunya Indonesia, Vietnam, India, dan segala macam. Tapi untuk soal GSP itu ada deal sendiri lagi, jadi kalau orang bilang ada strategi licik atau segala macam, itu tidak benar. Janganlah kita berburuk sangka," tandasnya.
Dalam hal ini, dikhawatirkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) atau fasilitas keringanan bea masuk impor Indonesia akan dicabut. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku, persoalan ini tengah ditangani oleh pemerintah.
"Mengenai GSP, jadi besok tanggal 2 (Maret) tim dari USTR akan bertemu dengan tim dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, untuk menyelesaikan detailnya," ujar Luhut di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Luhut menambahkan, dalam hal perdagangan dengan AS, Indonesia masih akan bisa mendapat fasilitas yang nilainya sekitar USS2,4 miliar. Hal ini diyakininya membuat Indonesia tetap kompetitif.
Luhut juga menegaskan bahwa permasalahan mengenai GSP dan kaitannya dengan status Indonesia sebagai negara maju sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda. Adapun penilaian terhadap sejumlah negara berkembang yang kini sudah dianggap sebagai negara maju oleh AS itu, tidak hanya diberikan kepada Indonesia saja melainkan kepada 25 negara lainnya.
"Jadi itu ada 26 negara yang dikategorikan seperti itu, termasuk salah satunya Indonesia, Vietnam, India, dan segala macam. Tapi untuk soal GSP itu ada deal sendiri lagi, jadi kalau orang bilang ada strategi licik atau segala macam, itu tidak benar. Janganlah kita berburuk sangka," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
