Erick Minta Kasus Jiwasraya Tidak Ditarik ke Politik
Rabu, 26 Februari 2020 - 15:25 WIB
Erick Minta Kasus Jiwasraya Tidak Ditarik ke Politik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, meminta kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak ditarik ke ranah politik. Karena justru akan kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini.
"Jangan ditarik ke politik, justru harus bertanggung jawab. Kasus Jiwasraya adalah kebobrokan yang harus kita hentikan karena merampok para pensiunan," ujar Erick dalam acara Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Erick mengatakan saat ini proses hukum sedang berjalan dalam menyelediki oknum yang menggerogoti Jiwasraya. Dan Erick menekankan agar kasus Jiwasraya tidak dipolitisasi lantaran pemerintah sudah melakukan upaya, baik dari sisi bisnis hingga hukum.
"Proses hukum sudah jalan jadi tidak perlu dipolitisasi. Justru ini memastikan negara hadir kepada rakyatnya. Alhamdulillah dukungannya solid tinggal bagaimana prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai landasan hukumnya," jelasnya.
Erick menambahkan, Kementerian BUMN selaku pengelola Jiwasraya juga terus berkoordinasi dengan OJK, DPR, dan Kementerian Keuangan, dalam proses pembayaran nasabah.
"Untuk memastikan Jiwasraya melunasi kewajiban kepada nasabah, insyaAllah Maret depan, kita sudah bisa mulai memberikan sesuatu ke nasabah tapi dengan restrukturisasi yang disetujui semua pihak supaya payung hukumnya jelas," tandasnya.
"Jangan ditarik ke politik, justru harus bertanggung jawab. Kasus Jiwasraya adalah kebobrokan yang harus kita hentikan karena merampok para pensiunan," ujar Erick dalam acara Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Erick mengatakan saat ini proses hukum sedang berjalan dalam menyelediki oknum yang menggerogoti Jiwasraya. Dan Erick menekankan agar kasus Jiwasraya tidak dipolitisasi lantaran pemerintah sudah melakukan upaya, baik dari sisi bisnis hingga hukum.
"Proses hukum sudah jalan jadi tidak perlu dipolitisasi. Justru ini memastikan negara hadir kepada rakyatnya. Alhamdulillah dukungannya solid tinggal bagaimana prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai landasan hukumnya," jelasnya.
Erick menambahkan, Kementerian BUMN selaku pengelola Jiwasraya juga terus berkoordinasi dengan OJK, DPR, dan Kementerian Keuangan, dalam proses pembayaran nasabah.
"Untuk memastikan Jiwasraya melunasi kewajiban kepada nasabah, insyaAllah Maret depan, kita sudah bisa mulai memberikan sesuatu ke nasabah tapi dengan restrukturisasi yang disetujui semua pihak supaya payung hukumnya jelas," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
