ADB Siap Beri Utang Rp38,5 Triliun untuk Indonesia
ADB Siap Beri Utang Rp38,5 Triliun untuk Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia berkomitmen memberikan pinjaman sebesar USD2,7 miliar atau sekitar Rp38,5 triliun bagi Indonesia. Pinjaman tersebut diberikan untuk program yang mendukung daya saing, inklusi keuangan, dan beberapa sektor lainnya.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, pinjaman tersebut dapat diberikan kepada pemerintah maupun sektor swasta. "Komitmen kami mendanai Indonesia USD2,7 miliar tahun ini," kata Asakawa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Presiden Asakawa juga berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesia dengan tujuan bersama yaitu mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. ADB pun sudah mengusulkan dukungan yang akan diberikan ke Indonesia untuk lima tahun mendatang melalui Strategi Kemitraan Negara (Country Strategy Partnership) 2020-2024.
"Beberapa area prioritas pemerintah yang dicakup di dalamnya adalah investasi sumber daya manusia, akselerasi investasi dan infrastruktur, mengatasi risiko perubahan iklim serta mendukung ketahanan lingkungan," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan bahwa ADB merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan.
"Indonesia adalah pemegang saham keenam terbesar di ADB dengan kontribusi modal 5,43%, atau terbesar setelah Jepang (15,65%), AS (15,65%), China (6,46%), India (6,35%), dan Australia (5,8%), sehingga Indonesia sangat aktif dalam kerja sama dengan ADB," ungkapnya.
Hal ini diakui Asakawa. Terbukti, Indonesia adalah negara anggota pertama yang dikunjungi Presiden Asakawa dalam masa jabatannya yang baru ini. Selain merupakan salah satu pemegang saham terbesar, Indonesia mempunyai peran penting dalam sejarah ADB.
Bersama dengan 30 negara lain, Indonesia menginisiasi pembentukan ADB tahun 1966. Selama 50 tahun, kerja sama ADB-Indonesia telah banyak membuahkan hasil, seperti dukungan bagi Indonesia untuk lepas dari krisis finansial, penyediaan infrastruktur, penanggulangan bencana, pengembangan pendidikan dan keahlian serta pengembangan sektor keuangan.
Bentuk dukungan yang diberikan oleh ADB meliputi baik pinjaman maupun bantuan teknis. Dalam proses penentuan agenda pembangunan yang akan didukung, ADB mengedepankan kolaborasi dan konsultasi yang kuat sejak tahapan awal kerja sama dengan negara anggota.
Ke depan, pemerintah Indonesia berharap kerja sama selama lebih dari 50 tahun ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat dengan tetap melihat kebutuhan agenda pembangunan Indonesia. Prioritas pembangunan Indonesia saat ini difokuskan untuk menghadapi tantangan dalam rangka menuju negara maju (high income country) di 2045 seperti mengelola kebutuhan masyarakat berpendapatan menengah yang sangat dinamis serta mengantisipasi aging population dan peningkatan urbanisasi.
“Waktu 50 tahun adalah waktu kerja sama yang cukup panjang, namun masih perlu dilanjutkan dan diperkuat agar perekonomian Indonesia dapat bertransformasi sepenuhnya," tegas Suahasil.
Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, pinjaman tersebut dapat diberikan kepada pemerintah maupun sektor swasta. "Komitmen kami mendanai Indonesia USD2,7 miliar tahun ini," kata Asakawa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Presiden Asakawa juga berkomitmen untuk terus membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesia dengan tujuan bersama yaitu mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. ADB pun sudah mengusulkan dukungan yang akan diberikan ke Indonesia untuk lima tahun mendatang melalui Strategi Kemitraan Negara (Country Strategy Partnership) 2020-2024.
"Beberapa area prioritas pemerintah yang dicakup di dalamnya adalah investasi sumber daya manusia, akselerasi investasi dan infrastruktur, mengatasi risiko perubahan iklim serta mendukung ketahanan lingkungan," paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengemukakan bahwa ADB merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan.
"Indonesia adalah pemegang saham keenam terbesar di ADB dengan kontribusi modal 5,43%, atau terbesar setelah Jepang (15,65%), AS (15,65%), China (6,46%), India (6,35%), dan Australia (5,8%), sehingga Indonesia sangat aktif dalam kerja sama dengan ADB," ungkapnya.
Hal ini diakui Asakawa. Terbukti, Indonesia adalah negara anggota pertama yang dikunjungi Presiden Asakawa dalam masa jabatannya yang baru ini. Selain merupakan salah satu pemegang saham terbesar, Indonesia mempunyai peran penting dalam sejarah ADB.
Bersama dengan 30 negara lain, Indonesia menginisiasi pembentukan ADB tahun 1966. Selama 50 tahun, kerja sama ADB-Indonesia telah banyak membuahkan hasil, seperti dukungan bagi Indonesia untuk lepas dari krisis finansial, penyediaan infrastruktur, penanggulangan bencana, pengembangan pendidikan dan keahlian serta pengembangan sektor keuangan.
Bentuk dukungan yang diberikan oleh ADB meliputi baik pinjaman maupun bantuan teknis. Dalam proses penentuan agenda pembangunan yang akan didukung, ADB mengedepankan kolaborasi dan konsultasi yang kuat sejak tahapan awal kerja sama dengan negara anggota.
Ke depan, pemerintah Indonesia berharap kerja sama selama lebih dari 50 tahun ini dapat terus dilanjutkan dan diperkuat dengan tetap melihat kebutuhan agenda pembangunan Indonesia. Prioritas pembangunan Indonesia saat ini difokuskan untuk menghadapi tantangan dalam rangka menuju negara maju (high income country) di 2045 seperti mengelola kebutuhan masyarakat berpendapatan menengah yang sangat dinamis serta mengantisipasi aging population dan peningkatan urbanisasi.
“Waktu 50 tahun adalah waktu kerja sama yang cukup panjang, namun masih perlu dilanjutkan dan diperkuat agar perekonomian Indonesia dapat bertransformasi sepenuhnya," tegas Suahasil.
(fjo)
Explore More