Kemenkeu Bakal Cairkan Utang USD1,5 Miliar dari ADB

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mencari pembiayaan lain untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan penanganan virus Corona (Covid-19). Salah satunya adalah dengan melakukan pinjaman dari lembaga multilateral.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, salah satu contohnya adalah pembiayaan yang didapatkan dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) sebesar USD1,5 miliar. Rencanannya, pinjaman yang menggunakan skema khusus ini akan dicairkan paling cepat pada bulan ini.

"Pencairan utang pada lembaga multilateral ini memang agak sedikit lama. Mengingat, utang dari lembaga multinasional harus melewati proses khusus berupa negosiasi, sehingga pemerintah memerlukan waktu untuk mencairkannya karena harus mendapat persetujuan lebih dulu," ujar Luky di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Dia menambahkan, pinjaman dari lembaga multilateral tersebut akan berupa pinjaman program untuk bantuan pembiayaan lantaran diberikan di tengah pandemi dan kebijakan physical distancing. Sementara pada situasi normal, biasanya utang tersebut akan digunakan untuk mendanai proyek.

"Ini skema khusus countercyclical support facility. Kita bisa dapatkan USD1,5 miliar (dari ADB). Kapan dicairkan? Mudah-mudahan bulan Mei dan Juni," ungkapnya.

Dia melanjutkan, saat ini pemerintah juga tengah menjajaki pinjaman dari beberapa lembaga lainnya. Misalnya, World Bank alias Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), hingga Japan International Cooperation Agency (JICA) hingga Islamic Development Bank (IsDB).

Dari pinjaman tersebut, ditargetkan bisa meraup pinjaman sebesar USD7 miliar. Nantinya pembiayaan tersebut akan digunakan untuk mentupi defisit APBN yang diperkirakan berada di angka 5,07% pada tahun ini

"Itu masih di-workout untuk detailnya, tapi perkirakan bisa dikumpulkan USD7 miliar untuk menopang dan menutupi kemampuan pembiayaan kita," pungkasnya.