Penghormatan HAM Penting untuk Capai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA - Perusahaan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mendorong ekonomi, perusahaan juga membantu memperkenalkan dan mendorong inovasi, dan mempromosikan perubahan sosial dan budaya.

Hal ini menempatkan perusahaan dengan pengaruh penting dalam masyarakat, bahkan pemerintah. Walaupun perusahaan dapat membawa perubahan dalam masyarakat, tidak dapat dimungkiri, terdapat dampak merugikan yang perlu ditangani sebagai risiko dari suatu bisnis.

Tantangan ini menuntut perusahaan melakukan perubahan dalam melakukan operasi bisnis mereka, yang menandai pergeseran bertahap dan berkelanjutan yang tidak lagi hanya berorientasi untuk mencapai keuntungan semata.

Pergesaran ini ditandai dengan adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun bisnis yaitu mencapai kehidupan global di dunia yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, contohnya, terdapat perubahan signifikan atas peran dan tanggung-jawab bisnis.

Sejak Dewan HAM PBB mengesahkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) pada bulan Juni 2011, dunia usaha global telah berlomba menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, untuk mencapai kepentingan ini dibutuhkan upaya gabungan yang sangat besar.

Dalam hal ini, perusahaan juga harus berkontribusi pada upaya gabungan ini. Kontribusi yang efektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan, salah satunya, adalah melalui kontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs adalah sebuah cetak biru untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan yang antara lain mencakup pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, pendidikan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan penanganan perubahan iklim. Pencapaian SDGs akan membutuhkan kerja sama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Mengingat pentingnya pentingnya penghormatan HAM dalam pencapaian SDGs, Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kadin Indonesia (Kupas-Kadin) dan Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) menggelar breakfast meeting untuk mendiskusikan harmonisasi pelaksanaan agenda penting tersebut oleh perusahaan pada Kamis (5/3) lalu.

Acara ini juga menjadi titik awal terciptanya kerja sama antara Kupas-Kadin dan FIHRRST dalam melakukan penghormatan bisnis dan HAM dan mendorong kontribusi pemenuhan SDGs oleh perusahaan.

“Mengingat eratnya hubungan antara HAM dengan SDGs, kerja sama ini diharapkan dapat memajukan penghormatan HAM oleh dunia usaha dan memajukan kontribusi pencapaian SDGs," jelas Adri Istambul LG Sinulingga Ketua Kupas-Kadin Indonesia dalam keterangannya, Jumat (6/3/2020).

Ketua FIHRRST Marzuki Darusman menyatakan, sebagai upaya untuk terus mendorong penghormatan HAM dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs serta untuk menilai kesiapan pemenuhan POJK 51/POJK.03/2017 tentang penyusunan Laporan Keberlanjutan, FIHRRST saat ini sedang melaksanakan studi atas Laporan Keberlanjutan seluruh Perusahaan Publik di Indonesia yang akan diluncurkan pada bulan Juni 2020.

Acara ini dihadiri pula oleh pendiri FIHRRST Prof. Makarim Wibisono, Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet, Wakil Ketua dan pengurus KUPAS-KADIN Susi Rai Azizi dan Suprayogi, perwakilan pemerintah, perwakilan 20 perusahaan nasional dan global dan organisasi masyarakat sipil.

Selama acara berlangsung, perwakilan perusahaan-perusahaan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan terhadap komitmen perusahaan dalam menghormati HAM dan kontribusi dalam pencapaian SDGs, dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Perwakilan perusahaan PT Bumi Resources Tbk, PT BASF Indonesia, Asia Pulp and Paper (APP), PT Kalbe Farma Tbk dan PT Ruslam Cempakaputih Jaya dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk menyampaikan pengalaman dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam melakukan penghormatan HAM dan menetapkan goals dan targets SDGs yang ingin dicapai.

PT HM Sampoerna Tbk (Sampoerna) turut memaparkan program keberlanjutan perusahaan dalam penegakan HAM yang selaras dengan SDGs. Program Keberlanjutan Sampoerna fokus pada sejumlah indikator SDGs, salah satu contohnya adalah SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Komitmen terhadap SDGs ini dilakukan dengan upaya menjamin kondisi kerja yang baik untuk seluruh karyawan dan juga mengimbau pemasoknya mengaplikasikan hal yang sama kepada pekerja pada rantai nilai perusahaan. Selain itu Sampoerna secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan penghapusan pekerja anak di ladang tembakau dan cengkeh.Sampoerna juga berupaya mencapai SDG 5 tentang Kesetaraan Gender dengan mempraktikkan kesetaraan upah untuk pekerjaan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Sampoerna menyatakan harapannya untuk terus dilibatkan dalam kemitraan, kerja sama, dan diskusi antar pemangku kepentingan untuk mencapai SDGs di Indonesia.

Lebih lanjut, peserta lainnya yaitu Mahmud Samuri, VP Human Resources and General Affairs Division dan Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources Tbk. menyampaikan bahwa pihaknya sudah dari dulu peduli dengan HAM yang awalnya dimulai dengan keberadaan social and environmental due diligence.
"Sekarang, kami telah mensosialisasikan ini semua, bahkan hingga ke semua anak perusahaan. Hingga akhirnya, kami mendapatkan penghargaan sebagai pioneer dalam penghormatan bisnis dan HAM di Indonesia," katanya.

Di bagian lain, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) contohnya, sudah sejalan dengan SDGs dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas selaku koordinator pelaksana SDGs di Indonesia, bekerja sama dengan BPS dan lembaga-lembaga PBB lainnya untuk menjalankan komitmen pemerintah dalam pemenuhan SDGs.

Manager Pilar Hukum dan Tatakelola Sekretariat Koordinasi Nasional SDGs Bappenas Indriana Nugraheni memahami bahwa SDGs menempatkan HAM di saraf intinya di mana tidak seorang pun boleh tertinggal dalam pembangunan.

"Indonesia, melalui RPJMN 2020-2024, telah memasukkan 118 dari 164 target SDGs yang relevan bagi Indonesia. Mengingat bahwa perusahaan memiliki peran yang besar untuk mencapai target tersebut, Bappenas mengapresiasi FIHRRST sebagai ormas sipil dan Kupas-Kadin yang terus aktif dalam isu ini," tandasnya.