Jaga Market, Menkeu Siapkan Kebijakan Protokol Krisis
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengambil langkah dalam menekan dampak ekonomi di pasar keuangan. Sebagai informasi, pada pembukaan perdagangan hari ini rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami anjlok dan belum bisa menguat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tengah menyiapkan kebijakan protokol krisis. Hal itu diungkapkannya di sela pelantikan pejabat eselon II Kemenkeu hari ini.
"Kita memang sedang menyiapkan dan melakukan penyempurnaan. Kita sudah mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mana kita sudah menghadapi ini protokol krisis karena hari ini sistem keuangan kita enggak mudah," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Dia melanjutkan, kebijakan protokol krisis ini tetap disiapkan namun harapannya tidak sampai digunakan. Protokol krisis ini, kata dia, bisa dijadikan ban serep untuk meyakinkan pasar keuangan Indonesia.
"Apakah protokol krisis ini bisa memadai, kita berharap enggak digunakaan. Tapi, sama kayak naik mobil punya ban serep, kita punya jaring pengaman. Tugas kita meyakinkan bahwa mekanisme selalu siap dan bisa efektif memberikan faktor ketenangan baik pada market dan pelaku ekonomi," jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik, Kemenkeu akan terus bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi gejolak ekonomi Indonesia.
"Terserah apakah kita mampu menghadapi atau mengeluh dan berkeluh kesah. Saya harapkan, jajaran Kemenkeu hadapi tantangan ini dengan profesional dan seluruh kemampuan berpikir, inovasi untuk memberikan solusi semaksimal mungkin," jelasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan tengah menyiapkan kebijakan protokol krisis. Hal itu diungkapkannya di sela pelantikan pejabat eselon II Kemenkeu hari ini.
"Kita memang sedang menyiapkan dan melakukan penyempurnaan. Kita sudah mengundang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mana kita sudah menghadapi ini protokol krisis karena hari ini sistem keuangan kita enggak mudah," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Dia melanjutkan, kebijakan protokol krisis ini tetap disiapkan namun harapannya tidak sampai digunakan. Protokol krisis ini, kata dia, bisa dijadikan ban serep untuk meyakinkan pasar keuangan Indonesia.
"Apakah protokol krisis ini bisa memadai, kita berharap enggak digunakaan. Tapi, sama kayak naik mobil punya ban serep, kita punya jaring pengaman. Tugas kita meyakinkan bahwa mekanisme selalu siap dan bisa efektif memberikan faktor ketenangan baik pada market dan pelaku ekonomi," jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik, Kemenkeu akan terus bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain dalam menghadapi gejolak ekonomi Indonesia.
"Terserah apakah kita mampu menghadapi atau mengeluh dan berkeluh kesah. Saya harapkan, jajaran Kemenkeu hadapi tantangan ini dengan profesional dan seluruh kemampuan berpikir, inovasi untuk memberikan solusi semaksimal mungkin," jelasnya.
(ind)