Kartu Pra Kerja Diluncurkan, Tahap Awal Dikhususkan Empat Daerah
Jum'at, 20 Maret 2020 - 14:14 WIB
Kartu Pra Kerja Diluncurkan, Tahap Awal Dikhususkan Empat Daerah
A
A
A
JAKARTA - Kartu Pra Kerja telah resmi diluncurkan sebagai salah satu solusi alternatif bagi masyarakat yang terdampak langsung wabah Covid-19. Pada tahap awal, ada empat daerah yang dikhususkan yakni Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Jawa Timur khususnya Surabaya.
Keempat daerah tersebut dinilai bisa mendapatkan dampak ekonomi langsung dari adanya wabah Covid-19 karena mengandalkan sektor industri manufaktur dan pariwisata. Sementara selain secara online, pendaftaran secara offline atau langsung juga disiapkan.
"Dua minggu ini kami akan sosialisasi dulu, nanti di dalam website akan dijelaskan skema pendaftarannya. Untuk pelatihan secara langsung, tiap kelas akan dibatasi 20 orang dulu demi mencegah perluasan wabah Covid-19 ini," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (20/3/2020).
Program ini diluncurkan melalui situs www.prakerja.go.id dan bekerja sama dengan delapan mitra digital dan tiga mitra pembayaran. Dalam sistem Kartu Prakerja, pesertanya dapat memilih pelatihan secara daring (online) sesuai minat masing-masing untuk meminimalisasi dampak Covid-19.
"Program ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni (upskilling), atau mendapatkan keterampilan di bidang baru (reskilling)," sambung Menko Perekonomian.
Peluncuran program ini dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. Peluncuran didahului penandatanganan Nota Kesepahaman dengan mitra resmi dan market place yakni Tokopedia, Bukalapak, Telkom Indonesia, Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Haruka EDU, Sekolah.mu, dan Sisnaker. Serta tiga mitra pembayaran LinkAja, OVO, dan BNI.
"Kartu Prakerja bekerja sama dengan market place untuk memudahkan masyarakat mencari, memilih, dan memberikan evaluasi bagi lembaga-lembaga pelatihan. Supaya nantinya program ini bisa selalu relevan dan terus berkesinambungan," papar Airlangga.
Pendaftaran Kartu Prakerja baru akan dibuka pada awal April 2020. Setiap WNI di atas 18 tahun, baik yang belum pernah bekerja atau pernah bekerja, bisa mendaftarkan diri memilih berbagai jenis pelatihan. Para penyedia pelatihan dalam program ini termasuk lembaga pelatihan swasta, pemerintah, training center industri, universitas, dan institusi pendidikan vokasi.
Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk sekitar dua juta penerima manfaat program Kartu Prakerja. Biaya pelatihan yang diberikan kepada tiap penerima manfaat bisa mencapai Rp7 juta, termasuk biaya transportasi Rp500 ribu.
Kartu Prakerja juga tidak sama dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang nantinya bisa diterapkan jika RUU Cipta Kerja disahkan. Jaminan kehilangan pekerjaan dalam RUU Cipta Kerja, merupakan skema asuransi baru yang difokuskan bagi mereka yang sudah bekerja dan mengalami persoalan atau perusahaannya tidak kompetitif lagi.
"Dalam Kartu Prakerja, mereka yang baru akan bekerja ataupun pekerja informal juga bisa mendaftar. Alokasi pendaftaran akan dibuat mingguan sehingga tidak menumpuk di awal," ujar Airlangga menjelaskan.
Keempat daerah tersebut dinilai bisa mendapatkan dampak ekonomi langsung dari adanya wabah Covid-19 karena mengandalkan sektor industri manufaktur dan pariwisata. Sementara selain secara online, pendaftaran secara offline atau langsung juga disiapkan.
"Dua minggu ini kami akan sosialisasi dulu, nanti di dalam website akan dijelaskan skema pendaftarannya. Untuk pelatihan secara langsung, tiap kelas akan dibatasi 20 orang dulu demi mencegah perluasan wabah Covid-19 ini," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (20/3/2020).
Program ini diluncurkan melalui situs www.prakerja.go.id dan bekerja sama dengan delapan mitra digital dan tiga mitra pembayaran. Dalam sistem Kartu Prakerja, pesertanya dapat memilih pelatihan secara daring (online) sesuai minat masing-masing untuk meminimalisasi dampak Covid-19.
"Program ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan skill baru (skilling), meningkatkan keterampilan di bidang yang ditekuni (upskilling), atau mendapatkan keterampilan di bidang baru (reskilling)," sambung Menko Perekonomian.
Peluncuran program ini dilakukan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari. Peluncuran didahului penandatanganan Nota Kesepahaman dengan mitra resmi dan market place yakni Tokopedia, Bukalapak, Telkom Indonesia, Mau Belajar Apa, Ruang Guru, Haruka EDU, Sekolah.mu, dan Sisnaker. Serta tiga mitra pembayaran LinkAja, OVO, dan BNI.
"Kartu Prakerja bekerja sama dengan market place untuk memudahkan masyarakat mencari, memilih, dan memberikan evaluasi bagi lembaga-lembaga pelatihan. Supaya nantinya program ini bisa selalu relevan dan terus berkesinambungan," papar Airlangga.
Pendaftaran Kartu Prakerja baru akan dibuka pada awal April 2020. Setiap WNI di atas 18 tahun, baik yang belum pernah bekerja atau pernah bekerja, bisa mendaftarkan diri memilih berbagai jenis pelatihan. Para penyedia pelatihan dalam program ini termasuk lembaga pelatihan swasta, pemerintah, training center industri, universitas, dan institusi pendidikan vokasi.
Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk sekitar dua juta penerima manfaat program Kartu Prakerja. Biaya pelatihan yang diberikan kepada tiap penerima manfaat bisa mencapai Rp7 juta, termasuk biaya transportasi Rp500 ribu.
Kartu Prakerja juga tidak sama dengan jaminan kehilangan pekerjaan yang nantinya bisa diterapkan jika RUU Cipta Kerja disahkan. Jaminan kehilangan pekerjaan dalam RUU Cipta Kerja, merupakan skema asuransi baru yang difokuskan bagi mereka yang sudah bekerja dan mengalami persoalan atau perusahaannya tidak kompetitif lagi.
"Dalam Kartu Prakerja, mereka yang baru akan bekerja ataupun pekerja informal juga bisa mendaftar. Alokasi pendaftaran akan dibuat mingguan sehingga tidak menumpuk di awal," ujar Airlangga menjelaskan.
(akr)
Lihat Juga :
