Rekomendasi HIPMI, Pengusaha Bisa Bangkrut Dihantam Corona Tanpa Stimulus
Sabtu, 21 Maret 2020 - 06:15 WIB
Rekomendasi HIPMI, Pengusaha Bisa Bangkrut Dihantam Corona Tanpa Stimulus
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) memberikan rekomendasi kepada pemerintah, pelaku ekonomi dan industri, dan masyarakat umum menyikapi penyebaran virus corona. Salah satunya pemerintah pusat dan daerah agar berfokus dalam penanggulangan wabah virus Corona/Covid-19 dengan memutus rantai penyebaran virus corona.
Hal itu dilakukan dengan mengurangi atau memutus interaksi sosial masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Misalnya dengan aturan kerja dari rumah, pembatasan jam kerja, dan wajib karantina untuk orang yang terindikasi terinveksi virus, pembatasan mobilisasi antar daerah, dan sebagainya.
"Kita semua mengapresiasi kepada pemerintah atas langkah yang telah dilakukan. Seperti misalnya telah memberikan insentif atau stimulus kepada para pengusaha. Kalau tidak diberikan langkah tersebut, pengusaha bisa gulung tikar," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono dalam acara Forum Dialog HIPMI secara online (Live Streaming) di Jakarta.
Sari melanjutkan, pemerintah harus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi virus Corona dengan mendatangkan atau memproduksi lebih banyak alat-alat pendeteksi virus corona, vaksin atau obatnya apabila telah ditemukan, dan mendistribusikan alat, vaksin, atau obat tersebut ke seluruh provinsi di Indonesia. Khususnya ke daerah yang telah terjadi pandemi.
"Urusan pemerintahan yang mengatur soal kebijakan kami hargai. Tapi, kami mempertahankan usaha-usaha kami sampai kapan jangka waktunya kita tidak tahu dan bagaimana juga dengan income. Misalnya usaha di bidang restoran kan harus buka, kalau tutup bagaimana dengan karyawannya," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah meningkatkan kesiapan fasilitas perawatan pasien terinfeksi karantina secara kualitas dan kuantitas dari tingkat provinsi sampai kecamatan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, agar pengusaha tidak tercekik.
"Kita juga minta pemerintah ada penurunan suku bunga juga tolong dijalankan. Sebenarnya semua yang dilakukan pemerintah itu benar asal ada sosialisasinya yang tepat. Ini saatnya pemerintah harus kontak dengan para stakeholder dengan para pengusaha. Jangan sampai kita jatuh, dolar sudah naik," ungkap Sari.
Dengan demikian, Sari memberikan apresiasi bahwa pemerintah sudah kerja keras. Dirinya pun tidak menyalahkan pihak manapun hanya saja langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi hal tersebut harus benar-benar sejalan dengan rekomendasi para pengusaha.
"Ayo kita berbuat sama-sama. Dengan adanya help desk, saya harap kita sama-sama belajar bahwa ke depannya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan cepat dengan situasi seperti ini. Ada pembelajaran dan hikmah di balik musibah," tuturnya.
Dalam acara HIPMI Policy Discussion ini, turut hadir yaitu Ketua Komisi VI DPR RI Faizal Riza, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Priopambudi, Kasie Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Irawati, dan Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Robert Muda Hartawan.
Hal itu dilakukan dengan mengurangi atau memutus interaksi sosial masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Misalnya dengan aturan kerja dari rumah, pembatasan jam kerja, dan wajib karantina untuk orang yang terindikasi terinveksi virus, pembatasan mobilisasi antar daerah, dan sebagainya.
"Kita semua mengapresiasi kepada pemerintah atas langkah yang telah dilakukan. Seperti misalnya telah memberikan insentif atau stimulus kepada para pengusaha. Kalau tidak diberikan langkah tersebut, pengusaha bisa gulung tikar," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP HIPMI Sari Pramono dalam acara Forum Dialog HIPMI secara online (Live Streaming) di Jakarta.
Sari melanjutkan, pemerintah harus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi virus Corona dengan mendatangkan atau memproduksi lebih banyak alat-alat pendeteksi virus corona, vaksin atau obatnya apabila telah ditemukan, dan mendistribusikan alat, vaksin, atau obat tersebut ke seluruh provinsi di Indonesia. Khususnya ke daerah yang telah terjadi pandemi.
"Urusan pemerintahan yang mengatur soal kebijakan kami hargai. Tapi, kami mempertahankan usaha-usaha kami sampai kapan jangka waktunya kita tidak tahu dan bagaimana juga dengan income. Misalnya usaha di bidang restoran kan harus buka, kalau tutup bagaimana dengan karyawannya," ucapnya.
Menurutnya, pemerintah meningkatkan kesiapan fasilitas perawatan pasien terinfeksi karantina secara kualitas dan kuantitas dari tingkat provinsi sampai kecamatan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, agar pengusaha tidak tercekik.
"Kita juga minta pemerintah ada penurunan suku bunga juga tolong dijalankan. Sebenarnya semua yang dilakukan pemerintah itu benar asal ada sosialisasinya yang tepat. Ini saatnya pemerintah harus kontak dengan para stakeholder dengan para pengusaha. Jangan sampai kita jatuh, dolar sudah naik," ungkap Sari.
Dengan demikian, Sari memberikan apresiasi bahwa pemerintah sudah kerja keras. Dirinya pun tidak menyalahkan pihak manapun hanya saja langkah-langkah pemerintah dalam menyikapi hal tersebut harus benar-benar sejalan dengan rekomendasi para pengusaha.
"Ayo kita berbuat sama-sama. Dengan adanya help desk, saya harap kita sama-sama belajar bahwa ke depannya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang solutif dan cepat dengan situasi seperti ini. Ada pembelajaran dan hikmah di balik musibah," tuturnya.
Dalam acara HIPMI Policy Discussion ini, turut hadir yaitu Ketua Komisi VI DPR RI Faizal Riza, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Edi Priopambudi, Kasie Direktorat Surveilans Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Dr. Irawati, dan Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Robert Muda Hartawan.
(akr)
Lihat Juga :
