Komisi XI Minta Transparansi Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19

loading...
Komisi XI Minta Transparansi Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19
Komisi XI Minta Transparansi Kebijakan Penanganan Dampak COVID-19
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengritisi pelaksanaan teknis Perppu No. 1 tahun 2020 oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bersifat antisipatif dan pandemi Covid-19 penuh ketidakpastian, sehingga pemerintah harus transparan menjelaskan.

"Kami percaya dan mendukung kebijakan ini sebagai langkah antisipatif dampak COVID-19. Namun juga harus dijelaskan landasan kebijakan dalam menentukan disiplin defisit kembali menjadi 3% di tahun 2023. Misalnya, skenario pemulihan seperti apa yang akan dilakukan dan bagaimana target pemulihan per tahunnya menuju persentase normal di 2023 nanti,” ujar Puteri di Jakarta, Selasa (8/4/2020).

Dia mengaku butuh kejelasan mengenai perincian pelaksanaan Pasal 2 Perppu No. 1 tahun 2020, yang menetapkan relaksasi batasan defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun hingga 2022. Nantinya akan kembali menjadi paling tinggi 3% pada 2023. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan darurat ekonomi.

Lebih lanjut, dia juga menyoroti perihal masa berlaku dari Perppu tersebut untuk menghindari penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



Menurut dia, meskipun defisit APBN disyaratkan kembali normal pada 2023, tetapi pasal tersebut tidak bisa dianggap sebagai parameter bahwa kebijakan darurat ekonomi berakhir pada tahun yang sama.

“Kita perlu membedakan antara darurat kesehatan karena pandemi COVID-19 dan ancaman perekonomian. Kalau pandemi berakhir, maka ancaman perekonomian akibat wabah ini diperkirakan akan berangsur-angsur berkurang. Namun, tentu akan perlu waktu," ujar dia.

Menurutnya nanti saat berakhirnya darurat kesehatan tentu tidak serta-merta juga menjadikan ekonomi membaik. Karena itulah, ketika semuanya sudah membaik, Perppu ini juga tidak secara langsung akan kadaluwarsa dengan sendirinya. "Inilah yang perlu diperjelas,” urai Puteri.



Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin (6/4) dan hari Selasa untuk membahas mengenai perkembangan kondisi perekonomian nasional di tengah wabah COVID-19.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top