alexametrics

Atasi Dampak Covid-19, Warga Desa Dapat Bansos Rp21 Triliun

loading...
Atasi Dampak Covid-19, Warga Desa Dapat Bansos Rp21 Triliun
Atasi Dampak Covid-19, Warga Desa Dapat Bansos Rp21 Triliun
A+ A-
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan bantuan sosial untuk keluarga miskin di desa yang terdampak wabah Covid-19 -- yang jumlahnya mencapai sekitar 5,8 juta kepala keluarga (KK). Bantuan untuk warga desa tersebut diperkirakan mencapai Rp21 triliun dan akan diambil dari dana desa tahun ini yang mencapai Rp72 triliun.

Kendati demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bansos untuk warga desa itu tidak akan mengurangi anggaran dana desa yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. "Untuk desa, sebetulnya pemerintah telah siapkan kebijakan yang akan dirilis dalam waktu tidak terlalu lama, yakni memberikan suatu tambahan dana bagi keluarga miskin atau tidak mampu yang tinggal di desa, yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda (pemerintah daerah),” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (kemenkeu) Astera Primanto Bhakti dalam video conference kemarin.

Dia menambahkan, rencananya bansos untuk warga desa itu masing-masing sebesar Rp600.000 per bulan per keluarga dengan durasi selama tiga bulan. Anggarannya dialokasikan dari penambahan menu baru pada dana desa, yaitu khusus untuk bansos.



Menurut Astera, di desa terdapat orang miskin atau tidak mampu yang jumlahnya relatif banyak. "Di desa juga di dalamnya terdapat orang miskin, kalau dihitung sementara ada 5,8 juta kepala keluarga. Cukup besar,” ucapnya.

Dana desa tersebut tadinya akan digunakan untuk cashforward dan pemberdayaan masyarakat. Akan ada satu menu baru, yakni bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial yang diberikan kepada desa. "Mekanismenya sama seperti yang lain," imbuhnya. (Baca: Antisipasi Dampak Corona, Nilai Bantuan Sembako Ditambah)

Astera menyebut pemerintah akan melakukan pendataan bersama Kementerian Desa (Kemendes), kemudian diverifikasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos). "Proses ini juga melibatkan pemda agar betul-betul memberikan gambaran lengkap. Setelah data diperoleh, baru diberikan dan tidak akan diberikan menunggu semua beres," tuturnya.

Dalam penyaluran dana bansos khusus corona ini akan ada prioritas, yakni daerah yang terdampak. "Dalam arti daerah-daerah terdampak ini akan didahulukan pendataan dan penyalurannya. Misal sekarang untuk Jawa, tentu jadi prioritas," katanya.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat di desa akan mendapatkan bantuan yang setara dengan masyarakat di jalur lain. Menurut Astera, anggaran yang dibutuhkan dari dana desa akan sangat bervariasi, kisarannya bisa sampai sekitar secara total Rp24 triliun atau setara sekitar 25-30% dana desa. "Tapi ini bergantung asesmen ke penduduk desa yang eligible untuk bantuan ini. Karena ini suatu bantuan, kita juga akan tingkatkan dari sisi governance bahwa orang itu eligible," katanya. (Baca juga: Kemensos Salurkan Bansos hingga April 2019 Rp19,3 Triliun)

Di bagian lain, pemerintah memastikan harga barang-barang stabil dan pasokan kebutuhan pokok di Indonesia aman. Untuk itu, masyarakat diminta tidak mengkhawatirkan adanya lonjakan harga. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto kemarin. Menurut Mendag, harga barang kebutuhan pokok di Tanah Air relatif stabil menjelang Ramadan dan Lebaran 2020.

Dalam keterangan tertulisnya seusai melakukan kunjungan ke Kendal, Jawa Tengah, Agus menyatakan secara umum pasokan dan harga bahan pokok relatif stabil. "Harga barang pokok di Pasar Kaliwungu masih terkendali dan pasokan aman serta tidak ada kekhawatiran lonjakan harga. Saya harapkan kondisi ini dapat terus berlanjut, baik di Kota Kendal maupun di kota lain di seluruh Indonesia,” ujar Agus.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha yang terus menjaga pasokan dan harga barang pokok tetap stabil sehingga masyarakat bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau. Melalui pemantauan pasar yang rutin dilaksanakan Kemendag, diharapkan harga barang kebutuhan pokok akan terus terkendali, khususnya di daerah-daerah di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, dari sisi logistik, pengiriman kebutuhan bahan pokok masih relatif lancar. Hanya, sebagian armada yang mengambil pasokan ke daerah ada yang mengalami kendala karena sempat ada warga yang mengisolasi akses kendaraan.

“Saya misalkan di daerah Cianjur, pasokan beras yang tidak diambil dari Bulog justru diminta karantina. Hal-hal seperti ini saya kira harus ditegaskan kembali. Sebab, bagaimanapun bahan pokok harusnya menjadi urat nadi di tengah wabah Covid-19,” ungkapnya.

Selain sektor makanan, sektor logistik kesehatan dan obat-obatan juga mengalami peningkatan pengiriman signifikan. “Kami tetap beroperasi dengan standar protokol kesehatan, seperti menyediakan masker dan sanitizer serta melakukan penyemprotan desinfektan truk minimal sehari sekali,” katanya.

Sampai hari ini angkutan truk masih beroperasi normal. Bahkan untuk beberapa sektor angkutan mengalami peningkatan, terutama untuk sektor bahan logistik makanan dan alat-alat kesehatan. “Alhamdulillah sampai hari ini masih beroperasi dengan normal. Anggota kami bahkan di lapangan sudah menerapkan protokol kesehatan menghindari Covid-19 yang diedarkan Kementerian Perhubungan,” ucapnya. (Baca juga: BPS: Efek Bansos ke Konsumsi Rumah Tangga Tidak Besar)

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan, mewabahnya Covid-19 di Indonesia memunculkan tantangan tersendiri di sektor pangan. Menurut lembaga kajian ekonomi tersebut, penyediaan bahan kebutuhan pokok di Tanah Air harus menjadi perhatian tersendiri di tengah pandemi corona.

“Ada tantangan pada sisi produksi saat pandemi. Diprediksi terjadi penurunan produktivitas pertanian akibat turunnya jumlah tenaga kerja dan penurunan investasi,” ujar Peneliti Center for Food, Energy and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junifta kemarin.

Indef juga menyatakan, pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi peningkatan tingkat kemiskinan yang disebabkan akses pangan, khususnya akibat kehilangan pekerjaan. (Rina Anggraeni/Ichsan Amin/Oktiani Endarwati)
(ysw)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak
Top