Distribusikan BBM PSO, Pertamina ditemani 3 partner
Sabtu, 31 Desember 2011 - 09:40 WIB
Distribusikan BBM PSO, Pertamina ditemani 3 partner
A
A
A
Sindonews.com - Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 besok, PT Pertamina dalam mendistribusikan BBM PSO ke seluruh Indonesia akan ditemani oleh tiga rekanan. Ketiga partner tersebut yaitu PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas Niaga Indonesia dan PT Surya Parna Niaga.
Keempat Badan Usaha ini resmi ditunjuk oleh BPH Migas dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005.
"Penunjukan Badan Usaha ini telah melewati proses seleksi yang cukup panjang dan saya rasa sangat kompeten untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri," ungkap Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta, kemarin.
Dalam pembagian tugasnya, Pertamina masih dipercaya untuk mendistribusikan BBM subsidi sebesar 99,6 persen dari kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar 37,5 juta kiloliter (kl). Badan Usaha pendamping dengan rincian Petronas akan menyalurkan Premium sebesar 22 ribu kl, SPN menyalurkan solar 34.128 kl. Sedangkan AKR menyalurkan 90 ribu kl solar dan 22 ribu kl premium.
Lokasi penugasan untuk Badan Usaha yang terhitung sebagai pendamping adalah di luar Pulau Jawa dan Bali. "Hal ini dimaksudkan untuk mengisi daerah-daerah atau titik yang selama ini belum terdapat pelayanan pendistribusian BBM Bersubsidi sementara masyarakat sangat membutuhkannya", ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyatakan bahwa pendistribusian BBM di Indonesia memang paling sulit dibandingkan negara lain karena kondisi geografis yang cukup rumit.
"Indonesia adalah negara yang paling sulit dalam segi pendistribusian dibandingkan negara lain, karena secara letak geografis yang cukup rumit dan perlunya infrastruktur yang nantinya akan sangat membantu pendistribusian," ungkap Karen.
Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengingatkan kepada Badan Usaha yang sudah terpilih untuk menyampaikan amanah BBM PSO untuk bertanggung jawab dalam menyalurkan BBM PSO kepada pihak yang benar-benar berhak.
"Seperti layaknya BPH Migas yang juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ingin mengkonsumsi BBM dan hal tersebut juga akan membantu perwujudan tagline kita yaitu Kementerian ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat," tuntas Jero.
Keempat Badan Usaha ini resmi ditunjuk oleh BPH Migas dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005.
"Penunjukan Badan Usaha ini telah melewati proses seleksi yang cukup panjang dan saya rasa sangat kompeten untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri," ungkap Kepala BPH Migas Tubagus Haryono di Jakarta, kemarin.
Dalam pembagian tugasnya, Pertamina masih dipercaya untuk mendistribusikan BBM subsidi sebesar 99,6 persen dari kuota yang telah ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar 37,5 juta kiloliter (kl). Badan Usaha pendamping dengan rincian Petronas akan menyalurkan Premium sebesar 22 ribu kl, SPN menyalurkan solar 34.128 kl. Sedangkan AKR menyalurkan 90 ribu kl solar dan 22 ribu kl premium.
Lokasi penugasan untuk Badan Usaha yang terhitung sebagai pendamping adalah di luar Pulau Jawa dan Bali. "Hal ini dimaksudkan untuk mengisi daerah-daerah atau titik yang selama ini belum terdapat pelayanan pendistribusian BBM Bersubsidi sementara masyarakat sangat membutuhkannya", ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyatakan bahwa pendistribusian BBM di Indonesia memang paling sulit dibandingkan negara lain karena kondisi geografis yang cukup rumit.
"Indonesia adalah negara yang paling sulit dalam segi pendistribusian dibandingkan negara lain, karena secara letak geografis yang cukup rumit dan perlunya infrastruktur yang nantinya akan sangat membantu pendistribusian," ungkap Karen.
Sedangkan Menteri ESDM Jero Wacik mengingatkan kepada Badan Usaha yang sudah terpilih untuk menyampaikan amanah BBM PSO untuk bertanggung jawab dalam menyalurkan BBM PSO kepada pihak yang benar-benar berhak.
"Seperti layaknya BPH Migas yang juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ingin mengkonsumsi BBM dan hal tersebut juga akan membantu perwujudan tagline kita yaitu Kementerian ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat," tuntas Jero.
()
