Serapan BMDTP masih rendah
Minggu, 08 Januari 2012 - 17:23 WIB
Serapan BMDTP masih rendah
A
A
A
Sindonews.com - Serapan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) bagi sektor industri pada tahun ini dikhawatirkan akan tetap rendah seperti realisasi tahun lalu. Pasalnya, hingga saat ini peraturan menteri keuangan (PMK) induk dan sektor untuk fasilitasi itu belum juga diterbitkan.
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri BPKIMI Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harris Munandar mengatakan, untuk BMDTP tahun lalu, PMK induk terbit bulan Desember 2010.
Namun, jelas dia, hal tersebut tidak diikuti langsung dengan penerbitan PMK sektor yang baru terbit di Agustus 2011. Alhasil, para pengusaha baru bisa mengajukan pada Oktober 2011. Akibatnya, realisasi serapan BMDTP 2011 tidak maksimal, yakni dipotong menjadi 25 persen dari dana pagu dengan realisasi hanya sekitar 12,8 persen.
Sedangkan untuk tahun ini, lanjutnya, Kemenperin mengusulkan pagu anggaran BMDTP sebesar Rp870 miliar untuk 14 sektor industri. Jumlah itu naik dari pagu 2011 yang disetujui sebesar Rp285,24 miliar dari usulan awal Rp1,13 triliun.
Menurutnya, keterlambatan penerbitan PMK induk dan sektor berpotensi mengancam pertumbuhan industri karena BMDTP merupakan stimulus daya saing industri nasional.
“Kementerian Keuangan berjanji menerbitkan PMK induk dan sektor lebih cepat. Jadi, kalau lambat dan realisasi rendah, target pertumbuhan 7,1 persen bisa terganggu,” tegas Harris di Jakarta akhir pekan lalu.
Sementara, Sekjen Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik (Giatpi) Totok Wibowo mengaku pesimistis bahwa BMDTP tahun ini bisa terserap hingga 50 persen.
“Penyerapan tahun ini mungkin tidak sampai 50 persen. Lambatnya penerbitan PMK bisa berdampak pada proses pengajuan untuk mendapatkan fasilitas tersebut,” ucapnya. (bro)
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri BPKIMI Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harris Munandar mengatakan, untuk BMDTP tahun lalu, PMK induk terbit bulan Desember 2010.
Namun, jelas dia, hal tersebut tidak diikuti langsung dengan penerbitan PMK sektor yang baru terbit di Agustus 2011. Alhasil, para pengusaha baru bisa mengajukan pada Oktober 2011. Akibatnya, realisasi serapan BMDTP 2011 tidak maksimal, yakni dipotong menjadi 25 persen dari dana pagu dengan realisasi hanya sekitar 12,8 persen.
Sedangkan untuk tahun ini, lanjutnya, Kemenperin mengusulkan pagu anggaran BMDTP sebesar Rp870 miliar untuk 14 sektor industri. Jumlah itu naik dari pagu 2011 yang disetujui sebesar Rp285,24 miliar dari usulan awal Rp1,13 triliun.
Menurutnya, keterlambatan penerbitan PMK induk dan sektor berpotensi mengancam pertumbuhan industri karena BMDTP merupakan stimulus daya saing industri nasional.
“Kementerian Keuangan berjanji menerbitkan PMK induk dan sektor lebih cepat. Jadi, kalau lambat dan realisasi rendah, target pertumbuhan 7,1 persen bisa terganggu,” tegas Harris di Jakarta akhir pekan lalu.
Sementara, Sekjen Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik (Giatpi) Totok Wibowo mengaku pesimistis bahwa BMDTP tahun ini bisa terserap hingga 50 persen.
“Penyerapan tahun ini mungkin tidak sampai 50 persen. Lambatnya penerbitan PMK bisa berdampak pada proses pengajuan untuk mendapatkan fasilitas tersebut,” ucapnya. (bro)
()
