Anggaran konversi bisa lampaui Rp3 T
Selasa, 17 Januari 2012 - 08:38 WIB
Anggaran konversi bisa lampaui Rp3 T
A
A
A
Sindonews.com – Untuk mendukung langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM), seluruh kendaraan dinas menteri dan pejabat tinggi negara akan menggunakan bahan bakar gas (BBG) mulai April mendatang.
Untuk keperluan tersebut, mobil akan dipasangi alat konversi (conventer kit).“ Semua mobil menteri dan pejabat tinggi akan menggunakan itu (conventer kit) karena diberikan gratis dan memang itu adalah mobil negara,” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Agung menjelaskan, alat konversi yang digunakan merupakan produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Adapun mengenai mekanisme pelaksanaannya akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.
“(Pelaksanaan) teknisnya nanti Sekretariat Negara yang mengatur karena merupakan kewenangannya,” kata dia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp965 miliar untuk program konversi BBM ke gas.
Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengindikasikan anggaran tersebut bisa membengkak dan melampaui Rp3 triliun. “Mungkin lebih dari itu (Rp3 triliun). Karena nanti ada dalam bentuk subsidi, juga bentuk persiapan infrastruktur lainnya,” tutur Agus.
Dia menjelaskan, hingga kini pemerintah masih mencari sumber dana tambahan untuk mendukung pembatasan BBM bersubsidi di luar yang dianggarkan APBN 2012.
Suntikan dana tersebut kemungkinan bisa diambil dari dana talangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam konversi BBM ke BBG ataupun stimulus fiskal yang telah dialokasikan sisa anggaran lebih (SAL). “Bisa juga dari APBN-P,” imbuhnya.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut menjelaskan alokasi anggaran untuk pembatasan BBM bersubsidi dalam APBN 2012 sebenarnya sudah mencakup program sosialisasi serta penyusunan kajian sampai dengan membangun infrastruktur untuk liquefied gas for vehicle (LGV) dan compressed natural gas (CNG), serta subsidi BBG.
Kendati demikian, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih spesifik untuk menyukseskan program pembatasan BBM bersubsidi. “Rp965 miliar ini pun cukup banyak untuk kebutuhan kita, tapi kita siap untuk lebih dari itu. Kita persiapkan anggaran lagi untuk program yang lebih spesifik dan itu masih dalam taraf diskusi dan segera diselesaikan,” tandasnya.
Selain menetapkan jumlah anggaran, Agus menegaskan, peraturan presiden (perpres) tentang pembatasan BBM juga telah disiapkan. Menurut dia, perpres tersebut harus dibuat lebih awal agar sosialisasi dari BBM ke gas bisa berjalan lancar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memastikan, revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 jo Perpres 9 Tahun 2006 dan rancangan peraturan presiden (perpres) diverifikasi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas keluar hari ini, Selasa 17 Januari 2012.
Pada kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini, Jero mengaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telan berpesan agar mencerminkan keadilan dan mengutamakan industri dalam negeri, khususnya dalam pembuatan converter kit. Namun, Jero menyatakan bahwa saat ini sangat sulit jika seluruh converter kit harus diproduksi di dalam negeri. “Sebanyak 60 persen dalam negeri, 40 persen impor. Namun, kalau bisa semuanya nanti dalam negeri.
Pada 2014, semua mobil keluar dari pabrikan sudah built in converter kit,” kata Jero. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menyatakan siap mendukung program konversi BBM.“Kami siap membantu penyiapan infrastruktur konversi BBM ini. Untuk harga gas,kansudah ada tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri No 19/2010,” ujar Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko PT PGN M Wahid Sutopo.
Untuk keperluan tersebut, mobil akan dipasangi alat konversi (conventer kit).“ Semua mobil menteri dan pejabat tinggi akan menggunakan itu (conventer kit) karena diberikan gratis dan memang itu adalah mobil negara,” ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Agung menjelaskan, alat konversi yang digunakan merupakan produksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Adapun mengenai mekanisme pelaksanaannya akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.
“(Pelaksanaan) teknisnya nanti Sekretariat Negara yang mengatur karena merupakan kewenangannya,” kata dia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp965 miliar untuk program konversi BBM ke gas.
Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengindikasikan anggaran tersebut bisa membengkak dan melampaui Rp3 triliun. “Mungkin lebih dari itu (Rp3 triliun). Karena nanti ada dalam bentuk subsidi, juga bentuk persiapan infrastruktur lainnya,” tutur Agus.
Dia menjelaskan, hingga kini pemerintah masih mencari sumber dana tambahan untuk mendukung pembatasan BBM bersubsidi di luar yang dianggarkan APBN 2012.
Suntikan dana tersebut kemungkinan bisa diambil dari dana talangan BUMN-BUMN yang terlibat dalam konversi BBM ke BBG ataupun stimulus fiskal yang telah dialokasikan sisa anggaran lebih (SAL). “Bisa juga dari APBN-P,” imbuhnya.
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri tersebut menjelaskan alokasi anggaran untuk pembatasan BBM bersubsidi dalam APBN 2012 sebenarnya sudah mencakup program sosialisasi serta penyusunan kajian sampai dengan membangun infrastruktur untuk liquefied gas for vehicle (LGV) dan compressed natural gas (CNG), serta subsidi BBG.
Kendati demikian, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih spesifik untuk menyukseskan program pembatasan BBM bersubsidi. “Rp965 miliar ini pun cukup banyak untuk kebutuhan kita, tapi kita siap untuk lebih dari itu. Kita persiapkan anggaran lagi untuk program yang lebih spesifik dan itu masih dalam taraf diskusi dan segera diselesaikan,” tandasnya.
Selain menetapkan jumlah anggaran, Agus menegaskan, peraturan presiden (perpres) tentang pembatasan BBM juga telah disiapkan. Menurut dia, perpres tersebut harus dibuat lebih awal agar sosialisasi dari BBM ke gas bisa berjalan lancar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memastikan, revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 jo Perpres 9 Tahun 2006 dan rancangan peraturan presiden (perpres) diverifikasi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas keluar hari ini, Selasa 17 Januari 2012.
Pada kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini, Jero mengaku Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telan berpesan agar mencerminkan keadilan dan mengutamakan industri dalam negeri, khususnya dalam pembuatan converter kit. Namun, Jero menyatakan bahwa saat ini sangat sulit jika seluruh converter kit harus diproduksi di dalam negeri. “Sebanyak 60 persen dalam negeri, 40 persen impor. Namun, kalau bisa semuanya nanti dalam negeri.
Pada 2014, semua mobil keluar dari pabrikan sudah built in converter kit,” kata Jero. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menyatakan siap mendukung program konversi BBM.“Kami siap membantu penyiapan infrastruktur konversi BBM ini. Untuk harga gas,kansudah ada tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri No 19/2010,” ujar Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen Risiko PT PGN M Wahid Sutopo.
()
