JK: Kolaborasi BUMN & BUMD mutlak dilakukan

Sindonews.com - Penguatan perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semakin ngetren di luar negeri. Karena itu, tren ini sebaiknya digunakan sebagai momentum untuk memajukan BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan dilakukannya sinkronisasi dan kolaborasi.

"Telah terjadi tren penguatan perusahaan negara. Contoh konkretnya adalah China, Singapura serta sejumlah negara lain. Bahkan, bursa China sangat didominasi perusahaan-perusahaan BUMN China. Walaupun tidak bisa disamakan dengan China, pada dasarnya perkembangan ini satu tren. Kita harapkan peran BUMN menjadi semakin baik. Ke depan, karena ini suatu kebutuhan, yang mendesak," ungkap Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) di Hotel Benakutai, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (17/2/2012)

Keberadaan perusahaan negara seperti Telkom, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, kata JK, tetap dibutuhkan dan itu pun tidak mudah diambil swasta.

"Dengan manajemen yang lebih bagus, maka hidup BUMN lebih baik dari swasta. Di hampir banyak negara, China, Jepang, Singapura. Singapura contohnya bisa kembangkan daerah, dan China lebih hebat lagi,” ucapnya.

Karena itu, kata JK, perlu dilakukan sinkronisasi antara BUMN dan BUMD untuk memberi kesempatan bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk maju dan berkembang. ''Sinkronisasi dan kolaborasi dengan BUMD perlu juga dilakukan untuk membantu mengembangkan industri di daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, JK juga menjelaskan pada peserta yang menyebutkan bahwa BUMN menjadi bancakan atau sapi perahan, baik bagi pejabat atau partai politik atau juga sebagai tempat untuk balas jasa.

''Terutama saat BUMN masih berada di bawah departemen-departemen sesuai jenis usahanya. Tapi sekarang tidak lagi. BUMN disatukan dalam kementerian tersendiri. Di bawah Dahlan, tentu tak ada katabeletje dan lain sebagainya. Keadaan sekarang jauh lebih baik dan lebih terbuka,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek mengatakan kolaborasi antara BUMN dan BUMD memang perlu untuk dilakukan untuk memeratakan hasil pembangunan. Hal ini perlu untuk membangun tanggung jawab dan sinergi yang bisa berdampak efektif bagi perekonomian. ''Mindset BUMD yang harus diubah untuk menjadi lebih profesional,” kata Awang.

Dia mengatakan proses perubahan mindset juga harus disertai dengan manajemen yang baik untuk dapat menjalankan roda perusahaan dengan baik. Proses perekrutan dalam BUMD juga sebaiknya dilakukan melalui seleksi yang mengedepankan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas.

''Kalau sudah itu, pemerintah sebagai pemilik hanya tinggal mengarahkan dan memberi target untuk BUMD tersebut agar bisa memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah,” katanya. (ank)