Ical pertanyakan kompensasi lain selain BLT

Sindonews.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertanyakan tidak adanya pilihan pemberian kompensasi akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi selain bantuan langsung tunai (BLT). Pasalnya tidak semua masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang disasar merasakan dampak dari kompensasi tersebut.

"Kalau masalah BLT, apa tidak ada cara lain untuk memberikan kepada masyarakat?" tanya Aburizal di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2012)

Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie menjelaskan, BLT hanya bisa dinikmati oleh sebagian masyarakat saja padahal seluruh masyarakat Indonesia merasakan dampak kenaikan BBM.

"BLT bersyarat, untuk kesehatan dan pendidikan, itu kan cuma tiga juta orang sedangkan dampaknya terasa juga kepada yang lain," ucapnya.

Jika kenaikan BBM memang tidak bisa terhindarkan, maka uang yang berhasil di hemat itu untuk kepentingan apa? "Pertama untuk kepentingan orang miskin, kedua untuk kepentingan infrastruktur," saran Ical.

Sementara itu, Partai Golkar sendiri masih terus melakukan evaluasi terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau dari Golkar, tetap kita mengadakan evaluasi, semua sudah kami serahkan kepada pemerintah," tutur Politisi Partai Golkar, Setya Novanto.

Lanjutnya, evaluasi ini sangat penting untuk merumuskan kenaikan yang tepat atau ada cara lain." Evaluasi ini penting, berapa harus diberi kenaikan yang tepat, apakah ada dengan cara-cara lain, cara kenaikannya, ini sedang dievaluasi di internal Golkar," jelasnya.

Menurutnya, kalau dari hasil evaluasi pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka pihaknya meminta tetap diberikan ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur gas, pedesaan, irigasi dan lain-lain terkait dengan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Golkar sudah memberikan masukan kepada pemerintah tinggal menunggu keputusannya saja. "Kita harapkan, kita sudah memberi masukkan kepada pemerintah. Kami harapkan dalam waktu dekat sudah ada keputusan," ungkapnya.

"Masing-masing mempunyai alasan sendiri, semua alasan sudah disampaikan, pemerintah yang mengambil keputusan, Sekarang semuanya sudah ada pemerintah, dan kami minta Pak SBY untuk segera mengambil keputusan secepatnya setelah wacana politik selesai," tukas Setya.