Organda tuntut jatah subsidi BBM

Sindonews.com - Pengusaha angkutan kota maupun angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Pati menuntut subsidi jika rencana kenaikan harga BBM jadi direalisasikan.

Selain itu, para pengusaha angkutan umum tersebut menuntut pemerintah membebaskan biaya pengurusan surat-surat. Baik perpanjangan STNK, uji kendaraan, perpanjangan trayek, perpanjangan SIM serta tidak dibebani biaya pungutan lainnya.

Tuntutan dan permintaan tersebut disepakati dalam rapat DPC Organda Kabupaten Pati yang digelar kemarin. Hadir dalam acara ini seluruh perwakilan Pengurus Paguyuban Angkutan Kota dan Pedesaan se-Kabupaten Pati.

Ketua DPC Organda Kabupaten Pati Suyanto mengatakan realisasi tuntutan dari para pengusaha angkutan umum ini penting dilaksanakan. Agar tidak terjadi gejolak di kalangan pengusaha maupun awak angkutan kota maupun angkutan pedesaan yang ada di Pati.

Permintaan ini tidak berlebihan, Sebab, selama ini angkutan umum juga turut menyubsidi tarif kepada masyarakat hingga 30 persen dari ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Pati tentang tarif angkutan.

”Subsidi itu kita berikan kepada banyak pihak, mulai dari pedagang, anak sekolah, buruh pabrik maupun PNS yang menggunakan angkutan,” papar Suyanto, Kamis 22 Maret 2012.

Organda Kabupaten Pati mengancam akan menaikkan tarif angkutan secara sepihak jika tuntutan ini tidak diakomodasi, terlebih jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM April mendatang. ”Berdasar hitungan, mestinya ada kenaikan tarif angkutan sekitar 35 persen. Hal ini wajar sebab harga BBM naik, begitu pula oli dan spare part lainnya,” ungkapnya.

Soal besaran tarif baru tersebut, Suyanto belum dapat memastikan. Hal itu akan dikonsultasikan lagi dengan pihak terkait lainnya, termasuk Dishubkominfo dan Pemkab Pati. Sementara, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus saja terjadi.

Kemarin unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) nyaris berakhir dengan bentrok. Aksi puluhan massa PMII digelar di Gedung DPRD Jepara. Aksi awalnya berjalan damai. Sejumlah orator bergiliran menyampaikan aspirasinya di halaman gedung wakil rakyat ini. Dalam orasi maupun yel-yel yang dilagukan, mahasiswa mendesak wakil rakyat agar bersedia menemui mereka.

Sempat terjadi aksi dorongmendorong antara mahasiswa dan petugas.Karena kalah jumlah, akhirnya mahasiswa berhasil menerobos masuk. Saat para peserta aksi hendak menaiki tangga menuju ruang Rapat Paripurna, Ketua DPRD Jepara Yuli Nugroho dengan didampingi sejumlah anggota Dewan turun dan bersedia menemui para demonstran.

Sementara di Pemalang, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat (Genmas) Pemalang terlibat aksi dorong-dorongan dengan petugas saat menggelar unjukrasa di gdung Dewan setempat. Mahasiswa menilai kebijakan yang akan bergulir pada 1 April mendatang itu tidak prorakyat. (bro)