Pemerintah didesak nasionalisasi migas Bojonegoro

Sindonews.com - Guna memenuhi kebutuhan pasokan minyak dan gas bumi domestik, pemerintah didesak agar segera menasionalisasi proyek tambang minyak dan gas bumi di Bojonegoro. Hal ini dikarenakan cadangan minyak mentah di perut bumi Bojonegoro diperkirakan 250 juta barel, sedangkan potensi gas bumi diperkirakan mencapai 1,5 triliun cubic feet (TCF).

“Kami mendesak agar seluruh proyek tambang minyak dan gas bumi di Bojonegoro dikelola oleh bangsa sendiri,” ujar salah satu anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Mugi Waluyo, di sela unjuk rasa yang digelar massa PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Selasa (27/3/2012).

Seperti diketahui Lapangan Sumur Banyu Urip, Blok Cepu, di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dikelola oleh Mobil Cepu Limited, anak perusahaan Exxon Mobil Corporation asal Amerika Serikat. Lapangan Banyu Urip itu kini mampu memproduksi minyak mentah sebesar 20 ribu barel per hari.

Mobil Cepu Limited juga menguasai sumur Alas Tuwo Barat dan sumur Alas Tuwo Timur di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, sumur Kedungkeris di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Sumur-sumur itu kini masih tahap eksplorasi.

Selain itu, ada juga Lapangan Sukowati, Blok Tuban, di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro yang dikelola oleh Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ). Produksi minyak mentah di Lapangan Sukowati kini berkisar 5.000 barel per hari.

Sedangkan, sumur Tiung Biru di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dikelola oleh Pertamina Energi dan Produksi (EP) Cepu. Saat ini, sumur Tiung Biru juga masih tahap eksplorasi.

Menurut Mugi Waluyo, potensi minyak mentah dan gas bumi yang tersimpan di perut bumi Bojonegoro itu dapat dimaksimalkan untuk mencukupi kebutuhan pasokan minyak mentah nasional. Serta ia menganggap, putra terbaik bangsa Indonesia mampu mengelola potensi minyak mentah dan gas bumi di Indonesia. Dengan begitu, kata dia, manfaat dari pengelolaan minyak mentah dan gas bumi itu akan berdampak langsung pada bangsa Indonesia.

Sementara itu, dalam unjuk rasa tersebut massa PDI Perjuangan ke gedung DPRD Bojonegoro lalu dilanjutkan ke Pemkab Bojonegoro. Mereka juga meminta Pemkab Bojonegoro mendukung penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Menurut Asisten I Pemkab Bojonegoro, Kusnandaka, pihaknya memahami keinginan dan tuntutan masyarakat yang ingin agar harga bahan bakar minyak tidak naik. “Namun, kami tidak bisa berbuat banyak. Sebab, itu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya. (ank)