Masyarakat Sulteng ultimatum Donggi Senoro
Kamis, 26 Juli 2012 - 18:09 WIB
Masyarakat Sulteng ultimatum Donggi Senoro
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan ultimatum terhadap PT Donggi Senoro LNG yang dinilai telah melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan.
Ultimatum tersebut ditegaskan Anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan. Dirinya mengatakan masyarakat telah memberi peringatan ke perusahaan joint venture antara Pertamina, Medco dan Mitsubishi tersebut. Pasalnya proyek yang tengah dijalankan perusahaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen yang dibangun.
"Pada tanggal 17 Juli 2012 sekelompok masyarakat memberi ultimatum ke PT Donggi Senoro dan pemerintah, berkaitan dengan dampak proyek Donggi Senoro tidak sesuai dengan komitmen yang di bangun," kata Nurmawati di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis 26 Juli 2012.
Komitmen yang dimaksud adalah kesepahaman pada bulan Agustus tahun 2008, dimana dala pola kepemilikan lahan sarat dengan berbagai masalah, selain itu proyek tersebut menimbulkan dampak buruk pada lingkungan.
"Pola kepemilikan lahan ini menjadi potensi konflik yang sangat luar biasa, jauh berbeda dengan realita, kerusakan lingkungan kini terjadi penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas air permukaan, gangguan drainanes, trasportasi darat," papar Nurmawati lagi.
Sementara, dana Corporate Social Responbility (CSR) yang dikeluarkan Donggi Senoro dianggap tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan terhadap lingkungan setempat.
"CSR-nya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, ini benar-benar tidak sesuai yang jadi harapan. Jangankan sesuai yang bisa mensejahterakan rakyat, belum beroprasi saja sudah menyusahkan rakyat," tegasnya.
Hal ini, lanjutnya lagi, sangat berbahaya. Sehingga kami meminta pemerintah memperhatikan kesekjahteraan rakyat. "Maka jika DS tidak melakukan kesepakatan awal dilakukan akan ada kekisruhan di masyarakat sekitar," tutup Nurmawati.
Ultimatum tersebut ditegaskan Anggota DPR RI asal Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan. Dirinya mengatakan masyarakat telah memberi peringatan ke perusahaan joint venture antara Pertamina, Medco dan Mitsubishi tersebut. Pasalnya proyek yang tengah dijalankan perusahaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan komitmen yang dibangun.
"Pada tanggal 17 Juli 2012 sekelompok masyarakat memberi ultimatum ke PT Donggi Senoro dan pemerintah, berkaitan dengan dampak proyek Donggi Senoro tidak sesuai dengan komitmen yang di bangun," kata Nurmawati di Gedung DPD RI Jakarta, Kamis 26 Juli 2012.
Komitmen yang dimaksud adalah kesepahaman pada bulan Agustus tahun 2008, dimana dala pola kepemilikan lahan sarat dengan berbagai masalah, selain itu proyek tersebut menimbulkan dampak buruk pada lingkungan.
"Pola kepemilikan lahan ini menjadi potensi konflik yang sangat luar biasa, jauh berbeda dengan realita, kerusakan lingkungan kini terjadi penurunan kualitas udara, tingkat kebisingan, kualitas air permukaan, gangguan drainanes, trasportasi darat," papar Nurmawati lagi.
Sementara, dana Corporate Social Responbility (CSR) yang dikeluarkan Donggi Senoro dianggap tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan terhadap lingkungan setempat.
"CSR-nya tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, ini benar-benar tidak sesuai yang jadi harapan. Jangankan sesuai yang bisa mensejahterakan rakyat, belum beroprasi saja sudah menyusahkan rakyat," tegasnya.
Hal ini, lanjutnya lagi, sangat berbahaya. Sehingga kami meminta pemerintah memperhatikan kesekjahteraan rakyat. "Maka jika DS tidak melakukan kesepakatan awal dilakukan akan ada kekisruhan di masyarakat sekitar," tutup Nurmawati.
(and)
Lihat Juga :
