Penghematan BBM disinyalir masih ada penolakan
Sabtu, 04 Agustus 2012 - 13:12 WIB
Penghematan BBM disinyalir masih ada penolakan
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan dinas di wilayah Jawa-Bali secara resmi telah dijalankan mulai 1 Agustus 2012. Namun, hingga kini disinyalir masih ada penolakan dari pengguna kendaraan dinas yang menjadi sasaran pembatasan.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini tidak mengelak bahwa masih ada kendaraan dinas yang membandel dan tetap menggunakan BBM bersubsidi. Kendati demikian, dia menilai hal tersebut lebih disebabkan oleh ketidaktahuan akibat minimnya informasi mengenai program penghematan yang dijalankan pemerintah.
Selain itu, kata dia, ada juga yang disebabkan faktor ketersediaan BBM nonsubsidi yang belum memadai.
”Karena itu, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas) bersama PT Pertamina (Persero) kini sedang benar-benar membenahi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan suplai dari depot-depot yang sudah ditunjuk. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran, dilakukan sosialisasi dari kabupaten ke kota-kota,” ungkapnya di Jakarta kemarin.
Rudi mengatakan, salah satu upaya sosialisasi melalui pemasangan stiker BBM nonsubsidi pada kendaraan dinas pun belum bisa dilakukan serentak. Saat ini baru tersebar sebanyak 71.000 lembar stiker imbauan ke berbagai instansi pemerintahan dan masih akan terus dilakukan hingga pemasangannya mencapai 200.000 lembar stiker.
Dia mengatakan, upaya penghematan dengan mewajibkan kendaraan dinas dan kendaraan operasional milik pemerintah menggunakan BBM nonsubsidi cukup efektif. Indikatornya adalah penghematan yang terjadi di Jabodetabek. Sejak berjalan mulai Mei lalu ada penurunan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 2,4% dibanding bulan sebelumnya.
”Kita perkirakan bisa menghemat sampai 5% bila kegiatan penghematan ini dilaksanakan di seluruh Jawa dan Bali sejak dimulai 1 Agustus ini,” kata dia.
Ketua Tim Nasional Pengendalian, Penghematan, dan Penggunaan BBM Bersubsidi Kementerian ESDM Hadi Purnomo mengatakan, imbauan dan sosialisasi terus dilakukan di semua provinsi di Jawa dan Bali.
”Semua instansi sudah diundang dan disosialisasikan mengenai program pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas di Jawa-Bali. Ini akan terus dimaksimalkan,” ungkap Hadi.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini tidak mengelak bahwa masih ada kendaraan dinas yang membandel dan tetap menggunakan BBM bersubsidi. Kendati demikian, dia menilai hal tersebut lebih disebabkan oleh ketidaktahuan akibat minimnya informasi mengenai program penghematan yang dijalankan pemerintah.
Selain itu, kata dia, ada juga yang disebabkan faktor ketersediaan BBM nonsubsidi yang belum memadai.
”Karena itu, BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas) bersama PT Pertamina (Persero) kini sedang benar-benar membenahi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan suplai dari depot-depot yang sudah ditunjuk. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran, dilakukan sosialisasi dari kabupaten ke kota-kota,” ungkapnya di Jakarta kemarin.
Rudi mengatakan, salah satu upaya sosialisasi melalui pemasangan stiker BBM nonsubsidi pada kendaraan dinas pun belum bisa dilakukan serentak. Saat ini baru tersebar sebanyak 71.000 lembar stiker imbauan ke berbagai instansi pemerintahan dan masih akan terus dilakukan hingga pemasangannya mencapai 200.000 lembar stiker.
Dia mengatakan, upaya penghematan dengan mewajibkan kendaraan dinas dan kendaraan operasional milik pemerintah menggunakan BBM nonsubsidi cukup efektif. Indikatornya adalah penghematan yang terjadi di Jabodetabek. Sejak berjalan mulai Mei lalu ada penurunan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 2,4% dibanding bulan sebelumnya.
”Kita perkirakan bisa menghemat sampai 5% bila kegiatan penghematan ini dilaksanakan di seluruh Jawa dan Bali sejak dimulai 1 Agustus ini,” kata dia.
Ketua Tim Nasional Pengendalian, Penghematan, dan Penggunaan BBM Bersubsidi Kementerian ESDM Hadi Purnomo mengatakan, imbauan dan sosialisasi terus dilakukan di semua provinsi di Jawa dan Bali.
”Semua instansi sudah diundang dan disosialisasikan mengenai program pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi mobil dinas di Jawa-Bali. Ini akan terus dimaksimalkan,” ungkap Hadi.
(gpr)
Lihat Juga :
