Lahan tambang dicaplok, BUMN rugi ratusan triliun
Kamis, 09 Agustus 2012 - 13:10 WIB
Lahan tambang dicaplok, BUMN rugi ratusan triliun
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah BUMN diindikasikan mengalami banyak kerugian akibat maraknya kasus pencaplokan lahan tambang di beberapa daerah. Bahkan, kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah.
BUMN yang mengalami kerugian di antaranya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan PT Timah Tbk (TINS).
Pelaku pencaplokan tersebut melibatkan oknum partai, oknum petinggi aparat keamanan atau oknum petinggi aparat pertahanan. Secara umum, BUMN selalu mengalami kekalahan dan kerugian negara tidak bisa dicegah.
"Karena BUMN tidak berani ambil jalan pintas, juga karena tidak punya lawyer yang bagus, kalau punya uang buat bayar lawyer bagus nanti dicurigai," kata Anggota F-PAN DPR RI Chandra Tirta Wijaya dalam paparannya di seminar bertajuk "Pencaplokan Tambang Negara: Pelanggaran Hukum dan Penggelapan Pajak" di Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Dalam hal ini, diharapkan perbaikan dari pemerintah, terutama manajemen BUMN yang tampaknya sudah paham tentang prospek keberhasilan gugatannya yang selalu gagal. Bahkan menteri BUMN sendiri pun tampaknya bersikap pesimistis.
Chandra menambahkan, masyarakat atau publik pun bersikap sama, bila tidak diperbaiki maka negara akhirnya akan kehilangan lahan tambang. Apalagi, umumnya publik tidak memperolah informasi secara lengkap tentang penyelewengan.
BUMN yang mengalami kerugian di antaranya PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan PT Timah Tbk (TINS).
Pelaku pencaplokan tersebut melibatkan oknum partai, oknum petinggi aparat keamanan atau oknum petinggi aparat pertahanan. Secara umum, BUMN selalu mengalami kekalahan dan kerugian negara tidak bisa dicegah.
"Karena BUMN tidak berani ambil jalan pintas, juga karena tidak punya lawyer yang bagus, kalau punya uang buat bayar lawyer bagus nanti dicurigai," kata Anggota F-PAN DPR RI Chandra Tirta Wijaya dalam paparannya di seminar bertajuk "Pencaplokan Tambang Negara: Pelanggaran Hukum dan Penggelapan Pajak" di Jakarta, Kamis (9/8/2012).
Dalam hal ini, diharapkan perbaikan dari pemerintah, terutama manajemen BUMN yang tampaknya sudah paham tentang prospek keberhasilan gugatannya yang selalu gagal. Bahkan menteri BUMN sendiri pun tampaknya bersikap pesimistis.
Chandra menambahkan, masyarakat atau publik pun bersikap sama, bila tidak diperbaiki maka negara akhirnya akan kehilangan lahan tambang. Apalagi, umumnya publik tidak memperolah informasi secara lengkap tentang penyelewengan.
(gpr)
Lihat Juga :
