Lagi, stiker pembatasan BBM dianggarkan Rp2 M

Sindonews.com - Pemerintah menegaskan telah menyiapkan anggaran Rp400 miliar untuk program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Jabodetabek. Namun kenyataannya, dengan dana sebesar itu tak membuat stiker pembatasan BBM berkualitas tinggi.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng, sangat jengkel ketika mengungkapkan kenyataan tersebut. Dia mengaku sangat kecewa dengan pembuatan stiker pembatasan BBM untuk pemerintah maupun BUMN se-Jabodetabek.

Menurut dia, disamping mudah mengelupas, warna stiker pembatasan BBM juga mudah pudar. Namun, pihaknya menjanjikan kualitas stiker untuk pembatasan di Jawa dan Bali akan lebih baik.

“Kami sudah marah-marah karena kualitas pembuatan stikernya jelek, nanti untuk Jawa Bali akan lebih bagus,” ungkapnya, ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Dia juga menjelaskan, anggaran yang dikeluarkan untuk Jawa-Bali sekitar Rp2 miliar untuk 200 ribu stiker. Sedangkan untuk satu stiker dihargai Rp7.500. Adapun pemasangannya akan ditempel disisi dalam kaca mobil sehingga tidak mudah rusak.

Menurut dia, penggunaan stiker untuk pembatasan konsumsi BBM saat ini masih tanggung efeknya. Jika pembatasan ingin efektif, stiker harus dilengkapi chip radio frequency identification (RFID). Penggunaan RFID itu bisa mengontrol konsumsi BBM dari sisi permintaan dan pasokan.

“Sekarang chip itu murah, berkisar Rp3.000 sampai Rp5.000. Kalau mau diterapkan bisa cepat, perlu waktu 6 bulan sampai 1 tahun karena harus membangun jaringan,” katanya.

Pihaknya memaklumi jika pelaksanaan stikerisasi ini masih banyak kekurangan. Soalnya, langkah ini baru untuk internal pemerintah dan dilakukan dalam waktu singkat. Adapun pengadaan tahap pertama sebesar 60 lembar stiker dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, bahwa kebijakan pambatasan BBM merupakan kebijakan recehan.

“Karena seperti yang terlihat saat ini baru stiker saja sudah dirundung masalah apalagi nanti belum masalah pengawasan, dan operasional lainnya,” ungkapnya kepada SINDO, di Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Sesungguhnya, tambah Komaidi, penataan harus dimulai dari penataan mobil pribadi dan kenaikan harga. “Karena dengan pembatasan seperti ini yang dihemat tidak seberapa tapi justru menghambur-hamburkan uang APBN,” pungkasnya.