Pengamanan arus mudik Jabar habiskan Rp5 M

Sindonews.com - Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Jawa Barat Brigjen Pol Hengkie Kaluara mengaku, Operasi Ketupat Lodaya di wilayah hukumnya menghabiskan biaya sekitar Rp5 miliar. Dana tersebut dipakai untuk biaya operasional petugas di lapangan.

“Biaya pengamanan arus mudik tahun ini sekitar Rp5 miliar, berasal dari anggaran APBN dan APBD. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan di lapangan, mencakup dana makan, dukungan operasional, uang saku, dan kesehatan,” ucapnya setelah Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2012 di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (10/8/2012).

Hengkie menyebutkan, setelah Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya 2012, seluruh personel langsung bergerak ke lokasi pengamanan masing-masing. Ribuan petugas tersebut, sudah dipetakan sesuai kebutuhan personel di seluruh daerah Jawa Barat.

“Saat ini, sudah ada pergeseran pasukan menuju posnya masing-masing. Setiap daerah tentu berbeda kebutuhan personelnya, kami sudah atur dengan pemetaan,” ujarnya.

Di lokasi sama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, kesiapan sarana arus mudik mencakup layak gunanya jalur-jalur perlintasan di Jawa Barat. Beberapa kendala tahun lalu, bisa diperbaiki pada mudik tahun ini.

Dia menyontohkan, titik fokus kemacetan di Jawa Barat seperti Jomin, Nagreg, Palimanan, dan Gentong sudah mendapat pembenahan.

“Tahun ini Insyaallah di jalur-jalur tersebut tidak terlalu macet. Palimanan sudah ada tol, begitu juga jalur Gentong. Meski pembuatan jalan di Gentong sejauh 1,2 kilometer belum rampung, tapi itu sudah bisa difungsikan pada mudik tahun ini,” kata Heryawan.

Selain jalur mudik, beberapa penyebab kemacetan juga mendapat penanganan serius. Di antaranya adalah pasar tumpah dan pengayuh becak.

“Sekarang sudah ada antisipasi berupa kanalisasi pasar tumpah. Becak di Pantura juga sudah bisa ditangani, pemerintah di sana pandai mengatasinya,” ujar Heryawan.

Dia menyebutkan, para pengayuh becak di kawasan Pantura diminta tidak beroperasi di hari-hari tertentu. Namun, pemerintah setempat memberi uang pengganti pada mereka. “Jadi meski tidak beroperasi, mereka tidak kehilangan mata pencarian,” kata Heryawan.