Pembangunan rel ganda pakai APBN dinilai sulit
Rabu, 15 Agustus 2012 - 18:59 WIB
Pembangunan rel ganda pakai APBN dinilai sulit
A
A
A
Sindonews.com - Pembangunan rel kereta api double track di Sumatera Selatan (Sumsel) disinyalir akan terkendala soal anggaran, terlebih jika menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat, anggaran yang diperlukan untuk pembangunan double track tersebut mencapai Rp10 triliun.
Untuk itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengisyaratkan tidak akan menggunakan dana dari APBN untuk pembangunan jalur kereta api double track. Pasalnya, tidak mudah untuk mendapatkan anggaran dari APBN, terlebih dana tersebut mencapai Rp10 triliun.
“Sebenarnya saya akan laporkan bahwa ini tidak harus pakai dana dari APBN. Bukan hal mudah untuk mendapatkan dana APBN sebesar Rp10 triliun, untuk mendapatkan Rp1 atau 2 triliun untuk Jembatan Musi III saja sulit,” jelas Alex Noerdin, usai menghadiri acara penandatanganan persetujuan KUA dan PPAS di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (15/8/2012).
Menurut orang nomor satu di Sumsel ini, kalau pun dana itu ada, sudah tentu akan memakan waktu lebih lama lagi. Selain itu, yang lebih tidak baik lagi, masalah yang menyebabkan investasi pihak ketiga itu belum berjalan, lantaran adanya ketidaksesuaian peraturan antara Menteri Perhubungan dengan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Itu dulu yang harus diselesaikan, kalau itu (peraturan) selesai, mereka jalan. Karena itu satu paket membangunnya dengan pelabuhan. Jadi dana APBN yang kalaupun memang ada Rp10 triliun itu bisa digunakan untuk hal lain,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menuturkan sebaiknya semua pihak, menunggu saja janji-janji dari menteri terkait double track dan sebagainya.
“Ya DPRD sendiri kan sudah kemana-mana, tapi mekanisme nya harus bagaimana dan yang jelas harus ada kontraktornya. Sekarang ini karena yang membuat proposal itu adalah PT Adani, kan menjadi lebih mudah, hanya itu,” tuturnya.
Kalau tidak menggunakan jasa PT Adani, sambungnya, maka Sumsel harus harus melakukan penghitungan ulang lagi, sementara hitungannya sudah ada.
“Makanya, karena ada kontradiksi antara peraturan yang ada di dua kementerian, sebaiknya semua membaca aturannya. Tapi sepertinya, kita layak memberikan penghargaan terhadap PT Adani, karena mereka sudah bersusah payah. Tapi kalau membenturkan peraturan ya tidak bisa juga,” sambungnya.
Isyarat yang diungkapkan gubernur Sumsel tersebut, seolah menjawab pernyatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa beberapa hari lalu yang mengatakan, pembangunan rel KA jalur ganda tersebut tidak mungkin bisa direalisasikan tahun mendatang, dengan menggunakan dana APBN,
jika masterplan-nya masih yang lama.
“Selama masterplan-nya tidak berubah, tidak mungkin pembangunannya akan didanai APBN,” tegas Hatta yang dibincangi usai membuka pasar anak negeri yang digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Minggu 12 Agustus lalu.
Untuk itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengisyaratkan tidak akan menggunakan dana dari APBN untuk pembangunan jalur kereta api double track. Pasalnya, tidak mudah untuk mendapatkan anggaran dari APBN, terlebih dana tersebut mencapai Rp10 triliun.
“Sebenarnya saya akan laporkan bahwa ini tidak harus pakai dana dari APBN. Bukan hal mudah untuk mendapatkan dana APBN sebesar Rp10 triliun, untuk mendapatkan Rp1 atau 2 triliun untuk Jembatan Musi III saja sulit,” jelas Alex Noerdin, usai menghadiri acara penandatanganan persetujuan KUA dan PPAS di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (15/8/2012).
Menurut orang nomor satu di Sumsel ini, kalau pun dana itu ada, sudah tentu akan memakan waktu lebih lama lagi. Selain itu, yang lebih tidak baik lagi, masalah yang menyebabkan investasi pihak ketiga itu belum berjalan, lantaran adanya ketidaksesuaian peraturan antara Menteri Perhubungan dengan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Itu dulu yang harus diselesaikan, kalau itu (peraturan) selesai, mereka jalan. Karena itu satu paket membangunnya dengan pelabuhan. Jadi dana APBN yang kalaupun memang ada Rp10 triliun itu bisa digunakan untuk hal lain,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menuturkan sebaiknya semua pihak, menunggu saja janji-janji dari menteri terkait double track dan sebagainya.
“Ya DPRD sendiri kan sudah kemana-mana, tapi mekanisme nya harus bagaimana dan yang jelas harus ada kontraktornya. Sekarang ini karena yang membuat proposal itu adalah PT Adani, kan menjadi lebih mudah, hanya itu,” tuturnya.
Kalau tidak menggunakan jasa PT Adani, sambungnya, maka Sumsel harus harus melakukan penghitungan ulang lagi, sementara hitungannya sudah ada.
“Makanya, karena ada kontradiksi antara peraturan yang ada di dua kementerian, sebaiknya semua membaca aturannya. Tapi sepertinya, kita layak memberikan penghargaan terhadap PT Adani, karena mereka sudah bersusah payah. Tapi kalau membenturkan peraturan ya tidak bisa juga,” sambungnya.
Isyarat yang diungkapkan gubernur Sumsel tersebut, seolah menjawab pernyatan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Radjasa beberapa hari lalu yang mengatakan, pembangunan rel KA jalur ganda tersebut tidak mungkin bisa direalisasikan tahun mendatang, dengan menggunakan dana APBN,
jika masterplan-nya masih yang lama.
“Selama masterplan-nya tidak berubah, tidak mungkin pembangunannya akan didanai APBN,” tegas Hatta yang dibincangi usai membuka pasar anak negeri yang digelar di Palembang Sport and Convention Center (PSCC), Minggu 12 Agustus lalu.
(gpr)
Lihat Juga :
