Daya saing konstruksi turun
Rabu, 26 September 2012 - 11:34 WIB
Daya saing konstruksi turun
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui bahwa peringkat daya saing di bidang konstruksi nasional secara global menurun.
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Tri Djoko Waluyo mengatakan, permasalahan ketersediaan infrastruktur di Indonesia menjadi penyebab daya saing di bidang konstruksi nasional menurun.
Dia juga mengatakan, konstruksi nasional belum memadai jika dibandingkan rasio kebutuhan akan pembangunan ekonomi. “Di beberapa daerah bahkan cenderung minim dan terkesan fokus di perkotaan besar saja,” kata Tri di Jakarta kemarin.
Padahal, lanjut Tri, daya saing sumber daya manusia masyarakat Indonesia dalam bidang konstruksi sebetulnya tidak ada masalah. Bahkan, beberapa negara tetangga seperti Singapura, lebih senang menggunakan jasa konstruksi dari Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Untuk bidang konstruksi, tegas dia, Indonesia pada dasarnya sudah berani bermain di pasar internasional terutama di Timur Tengah seperti Aljazair, Irak,dan Uni Emirat Arab. Di negara-negara Timur Tengah ini, penyedia jasa konstruksi BUMN seperti Waskita Karya, Hutama Karya, dan swasta seperti Duta Graha, banyak menggarap proyek infrastruktur jalan dan pipa air.
Dia menambahkan, menurut data yang dilansir The Business Continuity Institute Asia (BCI Asia) ada lima negara yang telah menjadi bidikan pelaku usaha konstruksi Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Berdasarkan data tersebut, penawaran nilai konstruksi Indonesia di lima negara ASEAN hingga semester pertama mencapai USD14,7 miliar.
“Jadi, tinggal bagaimana pemerintah bisa menarik banyak investor dari luar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama atau joint operation antara kontraktor asing dan lokal, mengingat adanya keterbatasan sumber daya,” tuturnya.
Untuk mengajar ketersediaan infrastruktur di Indonesia hingga 2025 mendatang, kata Tri,pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp4.000 triliun. Hal itu ada dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Jika diperinci secara lebih detail lagi, papar dia, maka anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di enam koridor dalam MP3EI, yakni untuk koridor Sumatera sebesar Rp334,412 triliun, koridor Jawa Rp491,674 triliun, koridor Kalimantan Rp31,016 triliun, koridor Sulawesi Rp5,031 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp14,143 triliun, dan koridor Papua-Maluku sebesar Rp64,186 triliun.
Pada tahun 2013, pemerintah menargetkan belanja investasi di sektor infrastruktur tembus hingga angka Rp500 triliun, di mana pemerintah melalui APBN menyediakan Rp200 triliun dan sisanya investasi swasta.
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno mengatakan, pemerintah selalu melakukan pengawasan terutama dalam standardisasi kualitas para penyedia jasa konstruksi, sehingga mereka bisa merambah lebih jauh ke pasar internasional.
“Sebetulnya saat ini banyak penyedia jasa konstruksi di Indonesia yang sudah mulai menggarap pasar Timur Tengah, seperti Aljazair, Irak, dan Uni Emirat Arab,” ujarnya.
Untuk pasar ASEAN pun, menurut dia sektor konstruksi nasional sebetulnya sudah banyak berperan. Indonesia lebih mudah masuk di pasar ASEAN karena aspek geografis yang dekat sehingga meminimalkan biaya pembangunan. Selain itu, adanya kedekatan sosial budaya menyebabkan negaranegara tetangga lebih nyaman bekerja dengan Indonesia.
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU Tri Djoko Waluyo mengatakan, permasalahan ketersediaan infrastruktur di Indonesia menjadi penyebab daya saing di bidang konstruksi nasional menurun.
Dia juga mengatakan, konstruksi nasional belum memadai jika dibandingkan rasio kebutuhan akan pembangunan ekonomi. “Di beberapa daerah bahkan cenderung minim dan terkesan fokus di perkotaan besar saja,” kata Tri di Jakarta kemarin.
Padahal, lanjut Tri, daya saing sumber daya manusia masyarakat Indonesia dalam bidang konstruksi sebetulnya tidak ada masalah. Bahkan, beberapa negara tetangga seperti Singapura, lebih senang menggunakan jasa konstruksi dari Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya.
Untuk bidang konstruksi, tegas dia, Indonesia pada dasarnya sudah berani bermain di pasar internasional terutama di Timur Tengah seperti Aljazair, Irak,dan Uni Emirat Arab. Di negara-negara Timur Tengah ini, penyedia jasa konstruksi BUMN seperti Waskita Karya, Hutama Karya, dan swasta seperti Duta Graha, banyak menggarap proyek infrastruktur jalan dan pipa air.
Dia menambahkan, menurut data yang dilansir The Business Continuity Institute Asia (BCI Asia) ada lima negara yang telah menjadi bidikan pelaku usaha konstruksi Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Berdasarkan data tersebut, penawaran nilai konstruksi Indonesia di lima negara ASEAN hingga semester pertama mencapai USD14,7 miliar.
“Jadi, tinggal bagaimana pemerintah bisa menarik banyak investor dari luar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan melakukan kerja sama atau joint operation antara kontraktor asing dan lokal, mengingat adanya keterbatasan sumber daya,” tuturnya.
Untuk mengajar ketersediaan infrastruktur di Indonesia hingga 2025 mendatang, kata Tri,pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp4.000 triliun. Hal itu ada dalam Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Jika diperinci secara lebih detail lagi, papar dia, maka anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di enam koridor dalam MP3EI, yakni untuk koridor Sumatera sebesar Rp334,412 triliun, koridor Jawa Rp491,674 triliun, koridor Kalimantan Rp31,016 triliun, koridor Sulawesi Rp5,031 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara sebesar Rp14,143 triliun, dan koridor Papua-Maluku sebesar Rp64,186 triliun.
Pada tahun 2013, pemerintah menargetkan belanja investasi di sektor infrastruktur tembus hingga angka Rp500 triliun, di mana pemerintah melalui APBN menyediakan Rp200 triliun dan sisanya investasi swasta.
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno mengatakan, pemerintah selalu melakukan pengawasan terutama dalam standardisasi kualitas para penyedia jasa konstruksi, sehingga mereka bisa merambah lebih jauh ke pasar internasional.
“Sebetulnya saat ini banyak penyedia jasa konstruksi di Indonesia yang sudah mulai menggarap pasar Timur Tengah, seperti Aljazair, Irak, dan Uni Emirat Arab,” ujarnya.
Untuk pasar ASEAN pun, menurut dia sektor konstruksi nasional sebetulnya sudah banyak berperan. Indonesia lebih mudah masuk di pasar ASEAN karena aspek geografis yang dekat sehingga meminimalkan biaya pembangunan. Selain itu, adanya kedekatan sosial budaya menyebabkan negaranegara tetangga lebih nyaman bekerja dengan Indonesia.
(gpr)
Lihat Juga :
