BPH Migas: Biar masyarakat yang menilai nasionalisme kita
Minggu, 07 Oktober 2012 - 11:14 WIB
BPH Migas: Biar masyarakat yang menilai nasionalisme kita
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi H Matori, mempertanyakan sikap anggota Komisi VII, Dito Ganindito yang menganggap dirinya adalah seseorang yang tidak berjiwa nasional.
Tudingan tersebut dilontarkan terkait tindakan salah satu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) itu berencana memasukkan Shell dan Badan Usaha Nasional kedalam tender penyaluran BBM bersubsidi.
Ketua Lembaga Perekonomian PBNU itu pun menganggap, tudingan tersebut sangat tidak berdasar dan sangat kontradiktif dengan kehidupan sosial yang selama ini telah dijalaninya.
Menurut Fahmi, penilaian soal nasionalisme seseorang tidak ditentukan oleh pernyataan seseorang, meski itu anggota DPR RI. Masyarakatlah yang menjadi penilai yang pas soal itu dengan melihat track record dan kinerja selama ini.
"Biarkan umat yang menilai, nasionalis mana saya sama pak Dito itu, jelas-jelas kami ini ngurusin 80 juta Nahdliyin dan 24 Ribu pesantren," kata Fahmi saat ditemui di gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (6/10/2012).
Menurut Ketua Ikatan Sarjana NU itu, pihaknya akan tetap melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari monopoli pada penyaluran BBM khusus ini.
Lagipula, kata dia, BBM bersubsidi yang akan ditenderkan kurang dari 0,5 persen dari jumlah total kuota BBM bersubsidi yang akan disalurkan pada tahun 2013 nanti.
“Dengan tender ini, BPH Migas bisa mendorong kualitas pelayanan SPBU kepada publik. Itu karena dibuka untuk yang lain, Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan. Buktinya program "Pasti Pas", muncul," jelasnya.
Tak hanya itu, Fahmi juga mengatakan, dengan membuat langkah ini, akan dapat memperbanyak perusahaan nasional dan koperasi ikut berperan dalam distribusi BBM bersubsidi kedepannya.
"Tujuan utamanya adalah bagaimana umat dapat menikmati subsidi dengan merata. Tidak dimonopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi di beberapa daerah di luar pulau Jawa. Dunia ini sangat menderita, bukan oleh kekejaman orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik," tandasnya.
Tudingan tersebut dilontarkan terkait tindakan salah satu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) itu berencana memasukkan Shell dan Badan Usaha Nasional kedalam tender penyaluran BBM bersubsidi.
Ketua Lembaga Perekonomian PBNU itu pun menganggap, tudingan tersebut sangat tidak berdasar dan sangat kontradiktif dengan kehidupan sosial yang selama ini telah dijalaninya.
Menurut Fahmi, penilaian soal nasionalisme seseorang tidak ditentukan oleh pernyataan seseorang, meski itu anggota DPR RI. Masyarakatlah yang menjadi penilai yang pas soal itu dengan melihat track record dan kinerja selama ini.
"Biarkan umat yang menilai, nasionalis mana saya sama pak Dito itu, jelas-jelas kami ini ngurusin 80 juta Nahdliyin dan 24 Ribu pesantren," kata Fahmi saat ditemui di gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (6/10/2012).
Menurut Ketua Ikatan Sarjana NU itu, pihaknya akan tetap melaksanakan tender sesuai dengan ketentuan yang ada untuk menghindari monopoli pada penyaluran BBM khusus ini.
Lagipula, kata dia, BBM bersubsidi yang akan ditenderkan kurang dari 0,5 persen dari jumlah total kuota BBM bersubsidi yang akan disalurkan pada tahun 2013 nanti.
“Dengan tender ini, BPH Migas bisa mendorong kualitas pelayanan SPBU kepada publik. Itu karena dibuka untuk yang lain, Pertamina juga akhirnya meningkatkan pelayanan. Buktinya program "Pasti Pas", muncul," jelasnya.
Tak hanya itu, Fahmi juga mengatakan, dengan membuat langkah ini, akan dapat memperbanyak perusahaan nasional dan koperasi ikut berperan dalam distribusi BBM bersubsidi kedepannya.
"Tujuan utamanya adalah bagaimana umat dapat menikmati subsidi dengan merata. Tidak dimonopoli Pertamina yang kurang bisa memeratakan cakupan wilayah distribusi di beberapa daerah di luar pulau Jawa. Dunia ini sangat menderita, bukan oleh kekejaman orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
