1.674 izin pertambangan di Sumatera belum clear
Selasa, 16 Oktober 2012 - 12:12 WIB
1.674 izin pertambangan di Sumatera belum clear
A
A
A
Sindonews.com - Direktorat Jenderal Mineral Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan 1.674 izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sumatera yang belum clear and clear (CNC).
Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM Harya Aditia Warman mengatakan rekonsiliasi tahap II untuk wilayah pertambangan Sumatera merupakan terbesar. Di sana ada 10 provinsi dan 151 pemerintah kota yang mengikuti rekonsiliasi tersebut.
Harya menyebut, sebelum rekonsiliasi, panitia telah melakukan invetarisir dan menemukan permasalahan yaitu masalah administrasi sebanyak 1.674 kasus dan 587 kasus masalah tumpang tindih.
"IUP yang terbit sebanyak 2.972. Dari data tersebut, ada 1.674 adalah IUP non-cnc," kata Harya saat menghadiri rekonsiliasi IUP wilayah Sumatera Tahap II, di kantornya, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Harya mengungkapkan tujuan dari rekonsiliasi tahap II ini adalah untuk mempercepat proses penataan izin Usaha pertambangan untuk mendapatkan status CNC. "Tentunya masih ada kelanjutan dan menjadi komitmen bersama dan instansi untuk menindak lanjutnya," tutup Harya.
Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM Harya Aditia Warman mengatakan rekonsiliasi tahap II untuk wilayah pertambangan Sumatera merupakan terbesar. Di sana ada 10 provinsi dan 151 pemerintah kota yang mengikuti rekonsiliasi tersebut.
Harya menyebut, sebelum rekonsiliasi, panitia telah melakukan invetarisir dan menemukan permasalahan yaitu masalah administrasi sebanyak 1.674 kasus dan 587 kasus masalah tumpang tindih.
"IUP yang terbit sebanyak 2.972. Dari data tersebut, ada 1.674 adalah IUP non-cnc," kata Harya saat menghadiri rekonsiliasi IUP wilayah Sumatera Tahap II, di kantornya, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
Harya mengungkapkan tujuan dari rekonsiliasi tahap II ini adalah untuk mempercepat proses penataan izin Usaha pertambangan untuk mendapatkan status CNC. "Tentunya masih ada kelanjutan dan menjadi komitmen bersama dan instansi untuk menindak lanjutnya," tutup Harya.
(gpr)
Lihat Juga :
