DPR setujui anggaran OJK Rp1,69 T
Kamis, 18 Oktober 2012 - 15:28 WIB
DPR setujui anggaran OJK Rp1,69 T
A
A
A
Sindonews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan anggaran Rp1,69 triliun telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Diketahui, persetujuan tersebut, setelah adanya rapat kerja yang diadakan antara Komisi XI DPR RI dan Dewan Komisioner OJK di Bogor dua hari yang lalu.
"Jadi sudah diputus pagunya Rp1,69 triliun," kata Ketua DK OJK Muliaman D Hadad di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Akan tetapi, secara detail alokasi anggaran itu, menurutnya masih akan dibicarakan dengan Komisi XI. Dia juga tidak bisa memastikan anggaran tersebut bisa ditekan lagi. Rencananya, awal bulan depan(November) akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan.
"Sudah disetujui pagunya segitu. Saya kira kemarin diputus dan disepakati detailnya lebih lanjut, Novemberlah," jelas Muliaman.
Sebelumnya, anggaran sebesar itu akandialokasikan untuk biaya operasional sebesar Rp116,74 miliar. Didalamnya sudah termasuk kegiatan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan.
Selanjutnya, biaya administrasi yang mencapai Rp127,14 miliar. Biaya tersebut terdiri atas biaya perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), audit internal, risk management dan quality assurance.
Selain itu, pengadaan aset senilai Rp219,52 miliar, yang terdiri atas pengadaan persediaan, jasa konsultan gedung dan peralatan mesin, kendaraan dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi. Sedangkan pendukung lainnya sebesar Rp83,15 miliar.
"Jadi sudah diputus pagunya Rp1,69 triliun," kata Ketua DK OJK Muliaman D Hadad di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Akan tetapi, secara detail alokasi anggaran itu, menurutnya masih akan dibicarakan dengan Komisi XI. Dia juga tidak bisa memastikan anggaran tersebut bisa ditekan lagi. Rencananya, awal bulan depan(November) akan kembali dilakukan pertemuan lanjutan.
"Sudah disetujui pagunya segitu. Saya kira kemarin diputus dan disepakati detailnya lebih lanjut, Novemberlah," jelas Muliaman.
Sebelumnya, anggaran sebesar itu akandialokasikan untuk biaya operasional sebesar Rp116,74 miliar. Didalamnya sudah termasuk kegiatan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan.
Selanjutnya, biaya administrasi yang mencapai Rp127,14 miliar. Biaya tersebut terdiri atas biaya perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM), audit internal, risk management dan quality assurance.
Selain itu, pengadaan aset senilai Rp219,52 miliar, yang terdiri atas pengadaan persediaan, jasa konsultan gedung dan peralatan mesin, kendaraan dan perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi. Sedangkan pendukung lainnya sebesar Rp83,15 miliar.
(rna)
