Jero klaim berprestasi dalam renegosiasi gas Tangguh
Selasa, 06 November 2012 - 15:20 WIB
Jero klaim berprestasi dalam renegosiasi gas Tangguh
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengklaim telah membuat prestasi dalam renegosiasi kontrak gas Tangguh dengan British Petroleum (BP). Menurut pengakuannya, dia telah berhasil menegosiasikan agar sebagian produksi gas dari kilang Tangguh digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
"Kontrak gas Tangguh itu tahun 2002. Pada waktu itu 100 persen ekspor. Separuhnya ke China, dan juga Jepang, dan Korea. Separuh lagi ke AS, ke Sempra. Untuk domestik di kontrak nol persen. Tak ada gas Tangguh untuk domestik. Sekarang total, dia berikan 20 persen kargo train 1 dan 2 dari yang tadinya nol," ungkap Jero Wacik saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, (6/11/2012).
Jero menceritakan, kontrak gas di Tangguh telah menjadi perhatiannya sejak awal diangkat sebagai Menteri ESDM. Dia telah berkomitmen untuk segera melakukan renegosiasi kontrak yang merugikan negara itu.
"Waktu saya baru jadi menteri, salah satu jadi pikiran saya adalah proyek gas Tangguh yang kita tahu dikerjakan BP dari Inggris. Akan tidak berprestasi saya kalau Tangguh tidak ada untuk domestik," tuturnya.
Karena itu, pria kelahiran Bali ini segera berusaha memperbarui kontrak gas Tangguh dengan BP begitu diangkat. "Minggu pertama saya jadi menteri, saya panggil bos BP Tangguh Indonesia. Saya undang ke kantor dan ajak bicara," sambungnya.
Akhirnya, kata Jero, usahanya ini membawa hasil. Kini, sebagian produksi gas dari kilang Tangguh dipakai untuk industri di dalam negeri. "Waktu dia datang berikutnya, mulai dia cair. Sehingga train 1 dan 2 yang eks Sempra bisa diambil ke domestik," tutupnya.
Pada kesempatan terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membuat penilaian berbeda dengan klaim keberhasilan Jero Wacik. Mereka mengeluhkan minimnya usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas perindustrian dalam negeri. Alih-alih memajukan industri nasional, dunia usaha justru harus menanggung biaya energi yang mahal dan instabilitas suplai maupun harga.
"Tidak ada terobosaan untuk bikin industri lebih maju. Malah kita harus bayar energi lebih mahal. Suplai tidak cukup, harga bisa naik seenaknya," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu.
"Kontrak gas Tangguh itu tahun 2002. Pada waktu itu 100 persen ekspor. Separuhnya ke China, dan juga Jepang, dan Korea. Separuh lagi ke AS, ke Sempra. Untuk domestik di kontrak nol persen. Tak ada gas Tangguh untuk domestik. Sekarang total, dia berikan 20 persen kargo train 1 dan 2 dari yang tadinya nol," ungkap Jero Wacik saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, (6/11/2012).
Jero menceritakan, kontrak gas di Tangguh telah menjadi perhatiannya sejak awal diangkat sebagai Menteri ESDM. Dia telah berkomitmen untuk segera melakukan renegosiasi kontrak yang merugikan negara itu.
"Waktu saya baru jadi menteri, salah satu jadi pikiran saya adalah proyek gas Tangguh yang kita tahu dikerjakan BP dari Inggris. Akan tidak berprestasi saya kalau Tangguh tidak ada untuk domestik," tuturnya.
Karena itu, pria kelahiran Bali ini segera berusaha memperbarui kontrak gas Tangguh dengan BP begitu diangkat. "Minggu pertama saya jadi menteri, saya panggil bos BP Tangguh Indonesia. Saya undang ke kantor dan ajak bicara," sambungnya.
Akhirnya, kata Jero, usahanya ini membawa hasil. Kini, sebagian produksi gas dari kilang Tangguh dipakai untuk industri di dalam negeri. "Waktu dia datang berikutnya, mulai dia cair. Sehingga train 1 dan 2 yang eks Sempra bisa diambil ke domestik," tutupnya.
Pada kesempatan terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) membuat penilaian berbeda dengan klaim keberhasilan Jero Wacik. Mereka mengeluhkan minimnya usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas perindustrian dalam negeri. Alih-alih memajukan industri nasional, dunia usaha justru harus menanggung biaya energi yang mahal dan instabilitas suplai maupun harga.
"Tidak ada terobosaan untuk bikin industri lebih maju. Malah kita harus bayar energi lebih mahal. Suplai tidak cukup, harga bisa naik seenaknya," ujar Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu.
(rna)
Lihat Juga :
