BPH Migas tutup peluang Shell
Sabtu, 10 November 2012 - 08:30 WIB
BPH Migas tutup peluang Shell
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya menutup peluang perusahaan minyak Royal Dutch Shell Plc (Shell) untuk ikut serta mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jawa.
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menjelaskan, proses tender distribusi BBM bersubsidi masih berjalan. Namun, pengecualian Shell merupakan salah satu dari beberapa hal yang sudah diputuskan.
Kini, tinggal dua badan usaha yang berpeluang melenggang mendampingi PT Pertamina (Persero) menyalurkan BBM bersubsidi, yakni PT AKR Corporindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga.
“Alasannya, Shell minta alfa yang terlalu besar dan tidak bersedia membangun infrastruktur di luar Jawa-Bali,” kata Djoko, di Jakarta, kemarin.
Menurut Djoko, alokasi BBM bersubsidi untuk badan usaha pendamping Pertamina pada 2013 diperkirakan lebih kecil dari yang dialokasikan pada 2012 lalu, sebanyak 160.000 kiloliter. Jumlah ini setara 0,4 persen dari kuota BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl).
“Tapi untuk alokasi BBM bersubsidi yang didistribusikan oleh non-Pertamina belum selesai,” imbuhnya.
External Communications and Social Performance Manager Shell Indonesia Sri Wahyu Endah belum bersedia komentar terkait tidak lolosnya perusahaan dalam tender BBM bersubsidi tahun depan.“Kami harus cek dulu, karena belum dapat surat resmi dari BPH Migas,” ujar dia.
Sebelumnya Shell telah mengikuti tender BBM bersubsidi 2013 menggantikan PT Petronas Niaga Indonesia. Dalam proposalnya, Shell mengincar untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di wilayah Jawa Timur dengan membuka 70 SPBU baru di wilayah itu.
Namun, hal tersebut tidak direstui oleh Wakil Ketua Komite BPH Migas Fahmi H Matori. Dia menegaskan, SPBU milik asing harusnya melakukan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah terpencil seperti di wilayah Indonesia bagian timur.
Hal tersebut dilakukan karena di wilayah tersebut banyak daerah yang belum terjangkau dalam penyaluran BBM bersubsidi. “Buka tender untuk pengadaan BBM bersubsidi di daerah- daerah terpencil di Indonesia Timur,” ungkap Fahmi.
Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyambut baik keputusan BPH Migas. Namun, dia menegaskan bahwa kewajiban badan usaha swasta lainnya yang juga akan menjadi distributor BBM bersubsidi harus sama seperti Pertamina,selaku BUMN yang selama ini mengemban tugas mendistribusikan BBM bersubsidi.
Kewajiban tersebut antara lain harus masuk ke pelosok daerah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.“Nah,mungkin ini yang menyebabkan Shell belum mau merambah ke daerah pelosok karena terkait infrastruktur dan segala macamnya,” kata dia.
Dia juga setuju jika pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai syarat keikutsertaan asing dalam tender distribusi BBM bersubsidi.
Menurut dia, jika tak hati-hati, keterlibatan asing dalam distribusi BBM bersubsidi dapat mengancam stabilitas pasokan BBM dan keuangan negara di masa mendatang. Hal itu berkaitan dengan tidak adanya kewajiban membangun kilang sebagai prasyarat masuknya asing dalam distribusi BBM. Sebab tanpa itu, kapan saja asing dapat meninggalkan Indonesia jika margin usaha yang diharapkan tidak terpenuhi.
Jika itu terjadi ketika porsi asing sudah besar,maka pasokan BBM nasional dapat terancam. “Karena itu, jika memang ingin mendistribusikan, mestinya wajib bangun kilang dan infrastruktur pendukung. Dan, jangan memberikan kuota BBM bersubsidi di Jawa kepada non-Pertamina, buka saja alokasi Indonesia timur yang biaya distribusinya mahal,” ujar Komaidi.
Anggota Komisi VII DPR Bobby A Rizaldy juga menyambut baik keputusan tersebut. Bobby menilai, tidak lolosnya Shell karena BPH Migas mempunyai pertimbangan bahwa swasta nasional lebih siap secara infrastruktur dan kemampuan layanan distribusi penyediaan.
“Kita harap BPH Migas melaksanakan tender sebaik mungkin sehingga yang nantinya akan ditugaskan sebagai P3JBT adalah perusahaan yang bisa mendorong kemajuan bangsa secara efektif dan efisien. Petronas dan Shell yang tidak lolos menjadi kesempatan bagi anak bangsa untuk mandiri dalam penyediaan dan distribusi energi, khususnya BBM bersubsidi,” kata dia.
Direktur BBM BPH Migas Djoko Siswanto menjelaskan, proses tender distribusi BBM bersubsidi masih berjalan. Namun, pengecualian Shell merupakan salah satu dari beberapa hal yang sudah diputuskan.
Kini, tinggal dua badan usaha yang berpeluang melenggang mendampingi PT Pertamina (Persero) menyalurkan BBM bersubsidi, yakni PT AKR Corporindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga.
“Alasannya, Shell minta alfa yang terlalu besar dan tidak bersedia membangun infrastruktur di luar Jawa-Bali,” kata Djoko, di Jakarta, kemarin.
Menurut Djoko, alokasi BBM bersubsidi untuk badan usaha pendamping Pertamina pada 2013 diperkirakan lebih kecil dari yang dialokasikan pada 2012 lalu, sebanyak 160.000 kiloliter. Jumlah ini setara 0,4 persen dari kuota BBM bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 sebesar 40 juta kiloliter (kl).
“Tapi untuk alokasi BBM bersubsidi yang didistribusikan oleh non-Pertamina belum selesai,” imbuhnya.
External Communications and Social Performance Manager Shell Indonesia Sri Wahyu Endah belum bersedia komentar terkait tidak lolosnya perusahaan dalam tender BBM bersubsidi tahun depan.“Kami harus cek dulu, karena belum dapat surat resmi dari BPH Migas,” ujar dia.
Sebelumnya Shell telah mengikuti tender BBM bersubsidi 2013 menggantikan PT Petronas Niaga Indonesia. Dalam proposalnya, Shell mengincar untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di wilayah Jawa Timur dengan membuka 70 SPBU baru di wilayah itu.
Namun, hal tersebut tidak direstui oleh Wakil Ketua Komite BPH Migas Fahmi H Matori. Dia menegaskan, SPBU milik asing harusnya melakukan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah terpencil seperti di wilayah Indonesia bagian timur.
Hal tersebut dilakukan karena di wilayah tersebut banyak daerah yang belum terjangkau dalam penyaluran BBM bersubsidi. “Buka tender untuk pengadaan BBM bersubsidi di daerah- daerah terpencil di Indonesia Timur,” ungkap Fahmi.
Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyambut baik keputusan BPH Migas. Namun, dia menegaskan bahwa kewajiban badan usaha swasta lainnya yang juga akan menjadi distributor BBM bersubsidi harus sama seperti Pertamina,selaku BUMN yang selama ini mengemban tugas mendistribusikan BBM bersubsidi.
Kewajiban tersebut antara lain harus masuk ke pelosok daerah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi.“Nah,mungkin ini yang menyebabkan Shell belum mau merambah ke daerah pelosok karena terkait infrastruktur dan segala macamnya,” kata dia.
Dia juga setuju jika pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur pendukung sebagai syarat keikutsertaan asing dalam tender distribusi BBM bersubsidi.
Menurut dia, jika tak hati-hati, keterlibatan asing dalam distribusi BBM bersubsidi dapat mengancam stabilitas pasokan BBM dan keuangan negara di masa mendatang. Hal itu berkaitan dengan tidak adanya kewajiban membangun kilang sebagai prasyarat masuknya asing dalam distribusi BBM. Sebab tanpa itu, kapan saja asing dapat meninggalkan Indonesia jika margin usaha yang diharapkan tidak terpenuhi.
Jika itu terjadi ketika porsi asing sudah besar,maka pasokan BBM nasional dapat terancam. “Karena itu, jika memang ingin mendistribusikan, mestinya wajib bangun kilang dan infrastruktur pendukung. Dan, jangan memberikan kuota BBM bersubsidi di Jawa kepada non-Pertamina, buka saja alokasi Indonesia timur yang biaya distribusinya mahal,” ujar Komaidi.
Anggota Komisi VII DPR Bobby A Rizaldy juga menyambut baik keputusan tersebut. Bobby menilai, tidak lolosnya Shell karena BPH Migas mempunyai pertimbangan bahwa swasta nasional lebih siap secara infrastruktur dan kemampuan layanan distribusi penyediaan.
“Kita harap BPH Migas melaksanakan tender sebaik mungkin sehingga yang nantinya akan ditugaskan sebagai P3JBT adalah perusahaan yang bisa mendorong kemajuan bangsa secara efektif dan efisien. Petronas dan Shell yang tidak lolos menjadi kesempatan bagi anak bangsa untuk mandiri dalam penyediaan dan distribusi energi, khususnya BBM bersubsidi,” kata dia.
(gpr)
Lihat Juga :
