MK diminta pertimbangkan konsekuensi iklim investasi
Selasa, 13 November 2012 - 17:45 WIB
MK diminta pertimbangkan konsekuensi iklim investasi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pemerintah akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membubarkan Badan Penyelanggara Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Namun, menurut Jero, MK juga harus memperhatikan konsekuensi terhadap iklim investasi di sektor Migas.
"Kita akan laksanakan keputusan MK kita sikapi secara negarawan. Tapi kita juga lihat seberapa konsekuensinya, kita harus pertimbangkan dengan iklim investasi di Indonesia kita harus jaga itu," kata dia di gedung DPR Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurutnya, pihaknya akan menyiapkan antisipasi keputusan MK agar kepentingan investasi di sektor migas tetap terjaga. Namun yang terpenting adalah menjaga kepentingan negara.
Sementara terkait apakah BP Migas akan dilebur ke badan usaha yakni Pertamina, dirinya menyatakan keputusan tersebut tidak dapat diambil terburu-buru, perlu kajian yang mendalam.
"Karena saya sendiri belum membaca keputusan tersebut berlaku kapan kemudian tentu ada persiapan masa transisi kita tidak boleh terburu-buru tentu ini urusan negara," tutup dia.
Namun, menurut Jero, MK juga harus memperhatikan konsekuensi terhadap iklim investasi di sektor Migas.
"Kita akan laksanakan keputusan MK kita sikapi secara negarawan. Tapi kita juga lihat seberapa konsekuensinya, kita harus pertimbangkan dengan iklim investasi di Indonesia kita harus jaga itu," kata dia di gedung DPR Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurutnya, pihaknya akan menyiapkan antisipasi keputusan MK agar kepentingan investasi di sektor migas tetap terjaga. Namun yang terpenting adalah menjaga kepentingan negara.
Sementara terkait apakah BP Migas akan dilebur ke badan usaha yakni Pertamina, dirinya menyatakan keputusan tersebut tidak dapat diambil terburu-buru, perlu kajian yang mendalam.
"Karena saya sendiri belum membaca keputusan tersebut berlaku kapan kemudian tentu ada persiapan masa transisi kita tidak boleh terburu-buru tentu ini urusan negara," tutup dia.
(gpr)
Lihat Juga :
