Jero : Media harus menenangkan KKKS
Selasa, 13 November 2012 - 20:04 WIB
Jero : Media harus menenangkan KKKS
A
A
A
Sindonews.com - Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, dengan dikembalikannya seluruh fungsi BP Migas kepada Meteri ESDM, maka dipastikan ekplorasi dan produksi migas serta investasi tetap berjalan biasa.
"Media harus menenangkan KKKS," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Mantan Menteri Pariwisata ini juga meminta kepada karyawan BP Migas untuk tetap tenang karena alih fungsi BP Migas dibawah Menteri ESDM serta produk hukumnya segera dimatangkan dan diselesaikan secepatnya.
"Karyawan BP Migas tetap tenang. Kami akan membereskan secepatnya (malam ini) karena Keputusan MK sudah dikembalikan ke Menteri ESDM," pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.
Dalam pertimbangannya, MK mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.
"Media harus menenangkan KKKS," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/11/2012).
Mantan Menteri Pariwisata ini juga meminta kepada karyawan BP Migas untuk tetap tenang karena alih fungsi BP Migas dibawah Menteri ESDM serta produk hukumnya segera dimatangkan dan diselesaikan secepatnya.
"Karyawan BP Migas tetap tenang. Kami akan membereskan secepatnya (malam ini) karena Keputusan MK sudah dikembalikan ke Menteri ESDM," pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini MK memutuskan pasal yang mengatur tugas dan fungsi BP Migas yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki hukum mengikat.
Dalam pertimbangannya, MK mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.
(gpr)
Lihat Juga :
