BI siapkan struktur pengawasan OJK
Rabu, 28 November 2012 - 10:38 WIB
BI siapkan struktur pengawasan OJK
A
A
A
Sindonews.com - Bank Indonesia (BI) mengaku sedang menyiapkan pembentukan struktur organisasi pengawasan dan pengaturan perbankan.
Bank sentral berharap organisasi tersebut bisa terbentuk pada Juni 2013 sesuai keinginan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Struktur itu akan bekerja selama satu semester di BI, sehingga saat beralih ke OJK bisa langsung bekerja. Hal itu merupakan kesepakatan antara BI dan OJK,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta kemarin.
Darmin mengatakan, adanya struktur baru itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi trial and error ketika OJK beroperasi sebagai pengawas perbankan. “Perpindahan pengawasan itu seperti memindahkan rel kereta berjalan. Kami tidak ingin OJK masih mencoba-coba ketika sudah penuh beroperasi dalam pengawasan bank per awal Januari2014,” kata Darmin.
Menurut dia, jika masih coba-coba, risikonya akan tinggi sehingga untuk melancarkan proses itu, pihak BI terlebih dulu membuat struktur pengawasan yang sesuai dengan kebijakan OJK. “SOP (standard operating procedure) yang sudah berjalan dipertahankan, ketika sudah pindah OJK sudah langsung bisa bekerja. Kalau OJK mau merotasi orangnya silakan,” jelas Darmin.
Dihubungi terpisah, pengamat perbankan Yanuar Rizky mengatakan, seharusnya yang membuat struktur pengawasan tetap OJK. Jika BI yang membuat struktur pengawasan, terkesan adanya kesulitan yang dialami BI dalam memindahkan pegawainya ke OJK.
“Sebenarnya, apa sih yang ditakutkan secara psikologis pembentukan struktural oleh BI. Karena, yang urus perbankan dari BI, ketuanya dari BI, yang urus konsumen dari BI, dan yang sekarang urus perbankan dan pengawasan di BI juga jadi ex-officio komisioner OJK. Jadi, struktural yang disusun OJK untuk perbankan kalau dikatakan trial and error di OJK, bentuk sulitnya BI untuk memindahkan tenaga-tenaga (pegawai) yang akan pindah ke OJK,” paparnya.
Menurut Yanuar, dengan diaturnya struktur pengawasan oleh BI, Darmin ingin menjaga stabilitas suasana kerja (office politik) di BI. Sehingga, seleksi pegawai ke OJK ada ditangan BI, bukan OJK.
“Pegawai-pegawai yang akan dipindahkan ke OJK sudah ada di relnya sejak Januari 2013,” katanya. Yanuar menegaskan, seharusnya BI rela menyerahkan seluruh kekuasaan dan infrastruktur pengawasan perbankan ke OJK.
Yang paling penting, kata Yanuar, protokol komunikasi moneter antara BI dan OJK harus dibereskan karena itu menyangkut kelembagaan antara rapat dewan komisioner OJK dengan dewan gubernur BI. “Kalau ngomong terus trial and error, itu namanya menyandera OJK dengan persepsi sebagai lembaga coba-coba,” tegas dia.
Penerimaan operasional
Di sisi lain, Darmin mengungkapkan, Bank Indonesia menargetkan penerimaan operasional dalam anggaran tahunan Bank Indonesia pada 2013 mencapai Rp16,745 triliun. Penerimaan operasional terbesar didapat dari hasil pengelolaan aset senilai Rp16,552 triliun.
Selanjutnya, dari tagihan eks kredit likuiditas BI yang diperkirakan sebesar Rp34 miliar dan pos administrasi mencapai Rp158,36 miliar. Untuk pengeluaran, lanjut Darmin, BI menargetkan pengeluaran operasional mencapai Rp5,55 triliun.
“Alokasi terbesar adalah gaji dan penghasilan lain-lain sebesar Rp2,326 triliun,” ujarnya.
Bank sentral berharap organisasi tersebut bisa terbentuk pada Juni 2013 sesuai keinginan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Struktur itu akan bekerja selama satu semester di BI, sehingga saat beralih ke OJK bisa langsung bekerja. Hal itu merupakan kesepakatan antara BI dan OJK,” ujar Gubernur BI Darmin Nasution saat rapat dengan pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR di Jakarta kemarin.
Darmin mengatakan, adanya struktur baru itu dilakukan untuk mengantisipasi kondisi trial and error ketika OJK beroperasi sebagai pengawas perbankan. “Perpindahan pengawasan itu seperti memindahkan rel kereta berjalan. Kami tidak ingin OJK masih mencoba-coba ketika sudah penuh beroperasi dalam pengawasan bank per awal Januari2014,” kata Darmin.
Menurut dia, jika masih coba-coba, risikonya akan tinggi sehingga untuk melancarkan proses itu, pihak BI terlebih dulu membuat struktur pengawasan yang sesuai dengan kebijakan OJK. “SOP (standard operating procedure) yang sudah berjalan dipertahankan, ketika sudah pindah OJK sudah langsung bisa bekerja. Kalau OJK mau merotasi orangnya silakan,” jelas Darmin.
Dihubungi terpisah, pengamat perbankan Yanuar Rizky mengatakan, seharusnya yang membuat struktur pengawasan tetap OJK. Jika BI yang membuat struktur pengawasan, terkesan adanya kesulitan yang dialami BI dalam memindahkan pegawainya ke OJK.
“Sebenarnya, apa sih yang ditakutkan secara psikologis pembentukan struktural oleh BI. Karena, yang urus perbankan dari BI, ketuanya dari BI, yang urus konsumen dari BI, dan yang sekarang urus perbankan dan pengawasan di BI juga jadi ex-officio komisioner OJK. Jadi, struktural yang disusun OJK untuk perbankan kalau dikatakan trial and error di OJK, bentuk sulitnya BI untuk memindahkan tenaga-tenaga (pegawai) yang akan pindah ke OJK,” paparnya.
Menurut Yanuar, dengan diaturnya struktur pengawasan oleh BI, Darmin ingin menjaga stabilitas suasana kerja (office politik) di BI. Sehingga, seleksi pegawai ke OJK ada ditangan BI, bukan OJK.
“Pegawai-pegawai yang akan dipindahkan ke OJK sudah ada di relnya sejak Januari 2013,” katanya. Yanuar menegaskan, seharusnya BI rela menyerahkan seluruh kekuasaan dan infrastruktur pengawasan perbankan ke OJK.
Yang paling penting, kata Yanuar, protokol komunikasi moneter antara BI dan OJK harus dibereskan karena itu menyangkut kelembagaan antara rapat dewan komisioner OJK dengan dewan gubernur BI. “Kalau ngomong terus trial and error, itu namanya menyandera OJK dengan persepsi sebagai lembaga coba-coba,” tegas dia.
Penerimaan operasional
Di sisi lain, Darmin mengungkapkan, Bank Indonesia menargetkan penerimaan operasional dalam anggaran tahunan Bank Indonesia pada 2013 mencapai Rp16,745 triliun. Penerimaan operasional terbesar didapat dari hasil pengelolaan aset senilai Rp16,552 triliun.
Selanjutnya, dari tagihan eks kredit likuiditas BI yang diperkirakan sebesar Rp34 miliar dan pos administrasi mencapai Rp158,36 miliar. Untuk pengeluaran, lanjut Darmin, BI menargetkan pengeluaran operasional mencapai Rp5,55 triliun.
“Alokasi terbesar adalah gaji dan penghasilan lain-lain sebesar Rp2,326 triliun,” ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
