Industri sawit hadapi enam masalah
Jum'at, 30 November 2012 - 08:51 WIB
Industri sawit hadapi enam masalah
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah berjanji akan membahas enam poin masalah yang berkaitan dengan industri sawit nasional berdasarkan masukan dari pengusaha.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, masukan tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah bersama lintas instansi kementerian.
”Karena kewenangan kami juga terbatas, paling tidak masalah ini akan kami rapatkan bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa,” kata Suswono saat menghadiri acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2013 Price Outlook yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Sedikitnya ada enam masalah utama dalam industri sawit dalam negeri, yakni terkait kepastian hukum, tata ruang, tumpang tindih regulasi lahan, bea keluar sawit yang tinggi dan pembatasan kepemilikan hutan. Masalah lain adalah perlunya perhatian terutama kampanye positif terhadap kelapa sawit dalam menjaga keberlangsungan industri ini di dalam negeri.
Suswono juga berharap pengusaha sawit memperhatikan kebutuhan pangan dengan menyisihkan sebagian lahan untuk ditanami tanaman pokok. Dia beralasan kebutuhan pangan pokok akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
”Prediksi kita, 20 tahun ke depan harga pangan akan terus meningkat karena keterbatasan lahan. Saya berharap dengan kepemilikan lahan sawit yang luas, pengusaha juga bisa memberikan andil mau menyediakan lahan untuk digarap masyarakat kecil,” harapnya.
Saat ini, ketersediaan lahan pelaku usaha sawit mencapai 8,9 juta hektare (ha) dengan kemampuan produksi tahun lalu sebesar 22,5 juta ton. Ketua Umum Gapki Joefly J Bahroeny mengungkapkan, perhatian pemerintah diperlukan karena kondisi sawit dalam negeri semakin merosot bahkan kalah dibandingkan Malaysia.
”Momen ini sangat penting untuk mencari jalan keluar bagi industri sawit nasional. Kita berharap, ada kebijakan yang berpihak kepada dunia sawit karena sumbangsihnya cukup luar biasa memajukan perekonomian,” kata dia saat memberikan sambutan di depan peserta IPOC.
Terkait moratorium pembatasan lahan perkebunan, Gapki menginginkan kebijakan tersebut dicabut karena akan menghambat ekspansi kelapa sawit di tengah meningkatnya permintaan. Masalah infrastruktur juga perlu menjadi perhatian karena selama ini 60 persen CPO (crude palm oil) untuk tujuan ekspor hanya melalui empat pelabuhan lama.
Sedangkan mengenai bea keluar, pemerintah akan menyiapkan kebijakan khusus sebagai antisipasi pemangkasan pajak ekspor CPO yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia.
Suswono menegaskan, kebijakan itu secepat mungkin akan diumumkan demi merespons penerapan pemangkasan pajak ekspor CPO Malaysia yang berlaku mulai Januari 2013 sekaligus mengimbangi harga CPO yang turun.
Revisi pajak ekspor CPO yang diberlakukan Malaysia mulai 2013 tersebut berpotensi mengancam daya saing produk Indonesia. Kebijakan itu juga dikhawatirkan menggerus salah satu pasar konsumen utama CPO Indonesia yakni India. Malaysia akan menerapkan pajak ekspor progresif sebesar 4,5 persen. Selama ini Malaysia memberlakukan bea keluar dan pajak ekspor sebesar 23 persen flat.
Soroti dua hal
IPOC and 2013 Price Outlook merupakan ajang bagi para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan (stakeholders), pemilik, CEO dan eksekutif, serta para pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum untuk bersama-sama membahas isu-isu strategis di seputar industri kelapa sawit.
IPOC ke-8 ini mengambil tema Palm Oil: Sustaining Growth, Expanding Trade. Konferensi ini akan menyoroti dua hal penting, yakni soal pertumbuhan populasi dan permintaan energi pada 2025 serta pertumbuhan yang berkelanjutan produksi minyak kelapa sawit.
Ekonom agrobisnis dari Amerika Serikat, Donald J Mitchell memperkirakan, permintaan terhadap minyak sawit industri akan meningkat. “Ini disebabkan akan banyak kota kecil yang tumbuh menjadi besar, di mana masyarakatnya tentu membutuhkan konsumsi,” kata dia.
Menurutnya, untuk kasus di Indonesia, terdapat dua hal yang harus dicermati yakni minyak sawit masih akan meningkat berdasarkan tingkat konsumsi seiring bertambahnya jumlah populasi.
Menteri Pertanian Suswono mengatakan, masukan tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah bersama lintas instansi kementerian.
”Karena kewenangan kami juga terbatas, paling tidak masalah ini akan kami rapatkan bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa,” kata Suswono saat menghadiri acara Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2013 Price Outlook yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Sedikitnya ada enam masalah utama dalam industri sawit dalam negeri, yakni terkait kepastian hukum, tata ruang, tumpang tindih regulasi lahan, bea keluar sawit yang tinggi dan pembatasan kepemilikan hutan. Masalah lain adalah perlunya perhatian terutama kampanye positif terhadap kelapa sawit dalam menjaga keberlangsungan industri ini di dalam negeri.
Suswono juga berharap pengusaha sawit memperhatikan kebutuhan pangan dengan menyisihkan sebagian lahan untuk ditanami tanaman pokok. Dia beralasan kebutuhan pangan pokok akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
”Prediksi kita, 20 tahun ke depan harga pangan akan terus meningkat karena keterbatasan lahan. Saya berharap dengan kepemilikan lahan sawit yang luas, pengusaha juga bisa memberikan andil mau menyediakan lahan untuk digarap masyarakat kecil,” harapnya.
Saat ini, ketersediaan lahan pelaku usaha sawit mencapai 8,9 juta hektare (ha) dengan kemampuan produksi tahun lalu sebesar 22,5 juta ton. Ketua Umum Gapki Joefly J Bahroeny mengungkapkan, perhatian pemerintah diperlukan karena kondisi sawit dalam negeri semakin merosot bahkan kalah dibandingkan Malaysia.
”Momen ini sangat penting untuk mencari jalan keluar bagi industri sawit nasional. Kita berharap, ada kebijakan yang berpihak kepada dunia sawit karena sumbangsihnya cukup luar biasa memajukan perekonomian,” kata dia saat memberikan sambutan di depan peserta IPOC.
Terkait moratorium pembatasan lahan perkebunan, Gapki menginginkan kebijakan tersebut dicabut karena akan menghambat ekspansi kelapa sawit di tengah meningkatnya permintaan. Masalah infrastruktur juga perlu menjadi perhatian karena selama ini 60 persen CPO (crude palm oil) untuk tujuan ekspor hanya melalui empat pelabuhan lama.
Sedangkan mengenai bea keluar, pemerintah akan menyiapkan kebijakan khusus sebagai antisipasi pemangkasan pajak ekspor CPO yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia.
Suswono menegaskan, kebijakan itu secepat mungkin akan diumumkan demi merespons penerapan pemangkasan pajak ekspor CPO Malaysia yang berlaku mulai Januari 2013 sekaligus mengimbangi harga CPO yang turun.
Revisi pajak ekspor CPO yang diberlakukan Malaysia mulai 2013 tersebut berpotensi mengancam daya saing produk Indonesia. Kebijakan itu juga dikhawatirkan menggerus salah satu pasar konsumen utama CPO Indonesia yakni India. Malaysia akan menerapkan pajak ekspor progresif sebesar 4,5 persen. Selama ini Malaysia memberlakukan bea keluar dan pajak ekspor sebesar 23 persen flat.
Soroti dua hal
IPOC and 2013 Price Outlook merupakan ajang bagi para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan (stakeholders), pemilik, CEO dan eksekutif, serta para pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai forum untuk bersama-sama membahas isu-isu strategis di seputar industri kelapa sawit.
IPOC ke-8 ini mengambil tema Palm Oil: Sustaining Growth, Expanding Trade. Konferensi ini akan menyoroti dua hal penting, yakni soal pertumbuhan populasi dan permintaan energi pada 2025 serta pertumbuhan yang berkelanjutan produksi minyak kelapa sawit.
Ekonom agrobisnis dari Amerika Serikat, Donald J Mitchell memperkirakan, permintaan terhadap minyak sawit industri akan meningkat. “Ini disebabkan akan banyak kota kecil yang tumbuh menjadi besar, di mana masyarakatnya tentu membutuhkan konsumsi,” kata dia.
Menurutnya, untuk kasus di Indonesia, terdapat dua hal yang harus dicermati yakni minyak sawit masih akan meningkat berdasarkan tingkat konsumsi seiring bertambahnya jumlah populasi.
(rna)
Lihat Juga :
