BPH Migas akui lemah awasi penyaluran BBM subsidi
Sabtu, 01 Desember 2012 - 13:38 WIB
BPH Migas akui lemah awasi penyaluran BBM subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengakui lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi yang dilakukannya sebagai salah satu penyebab jebolnya kuota.
"Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini kita akui masih terjadi karena pengaturan yang belum terlaksana dengan baik, dan ini harus diatur dengan baik," tutur Direktur BPH Migas Djoko Siswanto usai menghadiri Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).
Selama tahun 2012 ini, sambung Djoko, BPH Migas telah mengungkap 551 kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan total barang bukti mencapai 1,7 juta liter. Namun, jumlah kasus yang tidak terungkap lebih banyak lagi.
"Sebanyak 551 kasus telah merugikan negara sebesar ratusan miliar rupiah. Dari 551 kasus, BPH Migas menyita 1,7 juta liter sebagai barang bukti," ungkapnya.
Kurangnya pengawasan ini, menurut dia, disebabkan oleh kekurangan personel untuk melakukan pengawasan di lapangan. "Personel kita itu terbatas. Distribusi BBM subsidi ini kan 24 jam," imbuhnya.
Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan Teknologi Informasi (Information Technology/IT) untuk mengontrol distribusi BBM subsidi. "Kalau dengan IT, pengawasan akan lebih efektif," tutup dia.
"Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini kita akui masih terjadi karena pengaturan yang belum terlaksana dengan baik, dan ini harus diatur dengan baik," tutur Direktur BPH Migas Djoko Siswanto usai menghadiri Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).
Selama tahun 2012 ini, sambung Djoko, BPH Migas telah mengungkap 551 kasus penyalahgunaan BBM subsidi dengan total barang bukti mencapai 1,7 juta liter. Namun, jumlah kasus yang tidak terungkap lebih banyak lagi.
"Sebanyak 551 kasus telah merugikan negara sebesar ratusan miliar rupiah. Dari 551 kasus, BPH Migas menyita 1,7 juta liter sebagai barang bukti," ungkapnya.
Kurangnya pengawasan ini, menurut dia, disebabkan oleh kekurangan personel untuk melakukan pengawasan di lapangan. "Personel kita itu terbatas. Distribusi BBM subsidi ini kan 24 jam," imbuhnya.
Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan Teknologi Informasi (Information Technology/IT) untuk mengontrol distribusi BBM subsidi. "Kalau dengan IT, pengawasan akan lebih efektif," tutup dia.
(gpr)
Lihat Juga :
