Indef minta keberadaan BPH Migas dievaluasi
Minggu, 02 Desember 2012 - 10:58 WIB
Indef minta keberadaan BPH Migas dievaluasi
A
A
A
Sindonews.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai badan yang berwenang mengatur dan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) dievaluasi.
"Perlu evaluasi tentang keberadaan BPH Migas," ujar pengamat ekonomi Indef Hendri Sabarini usai menghadiri Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).
Menurut Hendri, selama ini BPH Migas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya dengan baik sehingga menjadi tidak berguna. "BPH Migas tidak punya strategi untuk menjamin bahwa yang dia rencanakan itu bisa untuk direalisasikan," tukas dia.
Lebih lanjut, pihaknya menyarankan agar BPH Migas ditiadakan dan kewenangannya dialihkan kepada Pertamina. "Kalau dulu Pertamina, dia itu punya armadanya, SDP-nya, bisa membawa barang dan menjamin. BPH Migas kan bukan Pertamina," tutup Hendri.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mempertanyakan kinerja BPH Migas yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga pasokan BBM subsidi di tanah air.
"Apakah masih dibutuhkan keberadaan BPH Migas? Ini kan menimbulkan kegaduhan," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial.(dna)
"Perlu evaluasi tentang keberadaan BPH Migas," ujar pengamat ekonomi Indef Hendri Sabarini usai menghadiri Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).
Menurut Hendri, selama ini BPH Migas tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya dengan baik sehingga menjadi tidak berguna. "BPH Migas tidak punya strategi untuk menjamin bahwa yang dia rencanakan itu bisa untuk direalisasikan," tukas dia.
Lebih lanjut, pihaknya menyarankan agar BPH Migas ditiadakan dan kewenangannya dialihkan kepada Pertamina. "Kalau dulu Pertamina, dia itu punya armadanya, SDP-nya, bisa membawa barang dan menjamin. BPH Migas kan bukan Pertamina," tutup Hendri.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mempertanyakan kinerja BPH Migas yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga pasokan BBM subsidi di tanah air.
"Apakah masih dibutuhkan keberadaan BPH Migas? Ini kan menimbulkan kegaduhan," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial.(dna)
(hyk)
Lihat Juga :
