Kuota BBM jebol, ESDM salahkan BPH Migas
Senin, 03 Desember 2012 - 14:43 WIB
Kuota BBM jebol, ESDM salahkan BPH Migas
A
A
A
Sindonews.com - Menteri ESDM Jero Wacik menyalahkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dinilai tidak becus menjalankan fungsi pengawasan penyaluran BBM subsidi.
"Pengawasan dan pengendalian di lapangan masih bolong di sana sini, jadi saya minta BPH Migas untuk bekerja lebih keras lagi," kata Jero Wacik dalam Raker dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Jero mengakui, kurang berfungsinya BPH Migas menyebabkan para penyelundup dan penimbun BBM subsidi bisa bergerak dengan leluasa sehingga pasokan terus mengalami gangguan.
"Penyelundupan masih terjadi, penimbunan masih ada. Sudah ditangkap masih timbul lagi," tuturnya.
Sebelumnya, DPR menyebut kegagalan pemerintah dalam mengatasi penyelundupan BBM subsidi sebagai penyebab jebolnya kuota.
Sementara BPH Migas mengakui lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi yang dilakukannya sebagai salah satu penyebab jebolnya kuota.
"Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini kita akui masih terjadi karena pengaturan yang belum terlaksana dengan baik, dan ini harus diatur dengan baik," tutur Direktur BPH Migas Djoko Siswanto beberapa waktu lalu.
"Pengawasan dan pengendalian di lapangan masih bolong di sana sini, jadi saya minta BPH Migas untuk bekerja lebih keras lagi," kata Jero Wacik dalam Raker dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Jero mengakui, kurang berfungsinya BPH Migas menyebabkan para penyelundup dan penimbun BBM subsidi bisa bergerak dengan leluasa sehingga pasokan terus mengalami gangguan.
"Penyelundupan masih terjadi, penimbunan masih ada. Sudah ditangkap masih timbul lagi," tuturnya.
Sebelumnya, DPR menyebut kegagalan pemerintah dalam mengatasi penyelundupan BBM subsidi sebagai penyebab jebolnya kuota.
Sementara BPH Migas mengakui lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi yang dilakukannya sebagai salah satu penyebab jebolnya kuota.
"Kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini kita akui masih terjadi karena pengaturan yang belum terlaksana dengan baik, dan ini harus diatur dengan baik," tutur Direktur BPH Migas Djoko Siswanto beberapa waktu lalu.
(gpr)
Lihat Juga :
