Kuota BBM subsidi ditambah 1,2 juta KL
Senin, 03 Desember 2012 - 16:42 WIB
Kuota BBM subsidi ditambah 1,2 juta KL
A
A
A
Sindonews.com - Akhirnya, Rapat Kerja (Raker) antara pemerintah dan Komisi VII DPR berakhir dengan persetujuan dari DPR untuk menambah kuota BBM subsidi sebanyak 1,2 juta KL.
Namun DPR menambahkan beberapa catatan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. "Komisi VII DPR RI dapat menyetujui dengan catatan keras," tandas pimpinan rapat Effendi Simbolon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Pertama, pemerintah diminta melakukan evaluasi mendalam terhadap pengadaan dan penyaluran BBM subsidi sehingga dapat ditemukan penyebab jebolnya kuota.
"Meminta pemerintah melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM subsidi tahun 2012," ucap Effendi.
Kedua, pemerintah diharuskan mengatasi berbagai penyalahgunaan BBM subsidi yang masih marak terjadi.
"Komisi VII meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi," lanjutnya.
Terakhir, DPR menyarankan pemerintah menggunakan sistem online untuk mengontrol pengendalian BBM subsidi.
"Komisi VII meminta Pemerintah menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara online sampai ke SPBU pada PT Pertamina," pungkas Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut.
Namun DPR menambahkan beberapa catatan yang harus dikerjakan oleh pemerintah. "Komisi VII DPR RI dapat menyetujui dengan catatan keras," tandas pimpinan rapat Effendi Simbolon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Pertama, pemerintah diminta melakukan evaluasi mendalam terhadap pengadaan dan penyaluran BBM subsidi sehingga dapat ditemukan penyebab jebolnya kuota.
"Meminta pemerintah melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM subsidi tahun 2012," ucap Effendi.
Kedua, pemerintah diharuskan mengatasi berbagai penyalahgunaan BBM subsidi yang masih marak terjadi.
"Komisi VII meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi," lanjutnya.
Terakhir, DPR menyarankan pemerintah menggunakan sistem online untuk mengontrol pengendalian BBM subsidi.
"Komisi VII meminta Pemerintah menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara online sampai ke SPBU pada PT Pertamina," pungkas Wakil Ketua Komisi VII DPR tersebut.
(gpr)
Lihat Juga :
