Kendalikan BBM subsidi, Pertamina diminta tiru AKR
Selasa, 04 Desember 2012 - 15:21 WIB
Kendalikan BBM subsidi, Pertamina diminta tiru AKR
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera tenderkan program teknologi untuk mengatur konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti yang digunakan oleh PT AKR Corporindo.
Perkiraannya, sistem ini akan menghemat anggaran sebesar Rp10 triliun per tahun. "Itu cepet-cepet saja Pertamina mempratekan itu, jangan ditunda-tunda, kalau itu bisa dilakukan dengan IT maka kita bisa menghemat Rp10 triliun per tahun. Rp10 triliun itu kan ekuivalen lebih dari 1 juta KL," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Hatta bahkan tidak terlalu mempersoalkan investasi dari program ini. Jika Pertamina ingin, menurutnya langsung saja lakukan tender ke pihak swasta.
"Tenderkan saja. kalau swasta kecil seperti AKR saja bisa mampu, masa Pertamina nggak mampu? Yang bener aja," tukasnya.
Menurutnya, AKR dapat menjaga kuota yang diberikan sejauh ini. Selain itu, alat ini juga akan menjaga kebocoran yang dimungkinkan terjadi di tengah jalan.
"Kita bisa menjaga kebocoran di tengah jalan artinya pemerintah membayar sesuai dengan yang diajukan, bukan yang dikeluarkan dari Depo," pungkasnya.
Perkiraannya, sistem ini akan menghemat anggaran sebesar Rp10 triliun per tahun. "Itu cepet-cepet saja Pertamina mempratekan itu, jangan ditunda-tunda, kalau itu bisa dilakukan dengan IT maka kita bisa menghemat Rp10 triliun per tahun. Rp10 triliun itu kan ekuivalen lebih dari 1 juta KL," ucap Hatta di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Hatta bahkan tidak terlalu mempersoalkan investasi dari program ini. Jika Pertamina ingin, menurutnya langsung saja lakukan tender ke pihak swasta.
"Tenderkan saja. kalau swasta kecil seperti AKR saja bisa mampu, masa Pertamina nggak mampu? Yang bener aja," tukasnya.
Menurutnya, AKR dapat menjaga kuota yang diberikan sejauh ini. Selain itu, alat ini juga akan menjaga kebocoran yang dimungkinkan terjadi di tengah jalan.
"Kita bisa menjaga kebocoran di tengah jalan artinya pemerintah membayar sesuai dengan yang diajukan, bukan yang dikeluarkan dari Depo," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
