Menkeu minta Menhub-Gubernur segera bahas MRT
Rabu, 12 Desember 2012 - 13:39 WIB
Menkeu minta Menhub-Gubernur segera bahas MRT
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menegaskan, perubahan komposisi pembiayaan mass rapid transit (MRT) masih perlu pembicaraan dengan berbagai pihak.
Sejumlah pihak yang dimaksud, yakni Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Tapi yang paling depan untuk mendiskusikan adalah Menhub dan Pemda DKI. Harus dirembuk (didiskusikan), kirim dulu surat, nanti kita bahas," ujar Agus di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Poin yang perlu dibahas bersama dengan sejumlah pihak tersebut, Agus menjelaskan, sebenarnya bukan pada komposisi. Menurut dia, yang harus ditekankan adalah biaya proyek pembangunan MRT. Dia masih mempertanyakan kewajaran dari nilai yang sudah dipatok dan disepakati beberapa waktu lalu.
"Jadi, jangan berpikir mana pusat dan mana daerah. Tapi yang wajar adalah project cost-nya wajar atau tidak?" jelas mantan orang nomor satu di Bank Mandiri tersebut.
Pembiayaan yang mahal, kata Agus, akan memberi dampak pada harga tiket penumpang, yang dimungkinkan dapat mencapai Rp36 ribu. Agus mengaku, angka tersebut dinilai mahal untuk diterapkan di negara ini.
"Project cost-nya itu memadai atau tidak? Apakah kalau sebagian di atas tanah, sebagian di bawah tanah, harga segitu cocok atau tidak? Karena kalau harga proyeknya nilainya berapa, kalau ditanggung oleh pusat kan yang nanggung masyarakat juga, ditanggung daerah yang nanggung juga masyarakat," paparnya.
Agus menyarankan, jangan berpikir untuk memberatkan pusat ataupun daerah terkait pembiayaan pembangunan MRT. Namun, bagaimana caranya agar rakyat tidak menanggung beban yang berat atas penggunaan transportasi massa itu nantinya. Karena itu, dia meminta agar pembahasan mengenai hal ini segera dilakukan bersama sejumlah pihak terkait.
"Kita tidak bisa ubah komposisi hanya berdasarkan orasi, tidak bisa! Ini harus dikaji dengan baik," pungkasnya.
Sejumlah pihak yang dimaksud, yakni Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Tapi yang paling depan untuk mendiskusikan adalah Menhub dan Pemda DKI. Harus dirembuk (didiskusikan), kirim dulu surat, nanti kita bahas," ujar Agus di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Poin yang perlu dibahas bersama dengan sejumlah pihak tersebut, Agus menjelaskan, sebenarnya bukan pada komposisi. Menurut dia, yang harus ditekankan adalah biaya proyek pembangunan MRT. Dia masih mempertanyakan kewajaran dari nilai yang sudah dipatok dan disepakati beberapa waktu lalu.
"Jadi, jangan berpikir mana pusat dan mana daerah. Tapi yang wajar adalah project cost-nya wajar atau tidak?" jelas mantan orang nomor satu di Bank Mandiri tersebut.
Pembiayaan yang mahal, kata Agus, akan memberi dampak pada harga tiket penumpang, yang dimungkinkan dapat mencapai Rp36 ribu. Agus mengaku, angka tersebut dinilai mahal untuk diterapkan di negara ini.
"Project cost-nya itu memadai atau tidak? Apakah kalau sebagian di atas tanah, sebagian di bawah tanah, harga segitu cocok atau tidak? Karena kalau harga proyeknya nilainya berapa, kalau ditanggung oleh pusat kan yang nanggung masyarakat juga, ditanggung daerah yang nanggung juga masyarakat," paparnya.
Agus menyarankan, jangan berpikir untuk memberatkan pusat ataupun daerah terkait pembiayaan pembangunan MRT. Namun, bagaimana caranya agar rakyat tidak menanggung beban yang berat atas penggunaan transportasi massa itu nantinya. Karena itu, dia meminta agar pembahasan mengenai hal ini segera dilakukan bersama sejumlah pihak terkait.
"Kita tidak bisa ubah komposisi hanya berdasarkan orasi, tidak bisa! Ini harus dikaji dengan baik," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
